Tragedi Berdarah Balaesang Tanjung : Kapolres Donggala, Ingkari Janjinya

Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah,

Kapolres Donggala Menyatakan Janji Di Hadapan Masyarakat Balaesang

Pernyataan Kapolres Donggala, AKBP Dikcy Aryanto dirumah duka (Almarhum Masdudin alias Sando) pada hari Jumat, tanggal 20 Juli 2012, ternyata hanya pepesan kosong.  

“ Saya Dicky, jangan lihat Kapolresnya ya, silahkan yang punya keluarga suruh kembali. Karena nanti malam sudah sahur pertama, Tidak ada lagi penangkapan. Tapi saya menghimbau jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Saya malu, kenapa malunya ?. Hasan Husen itu yang dirusak, orang saya juga, orang muslim juga. Saya pribadi ini malu, Yang merusak agama kita adalah kita. Tolong Jangan diulangi. Jelas ??, silahkan keluarga pada pulang semua, tidak ada apa-apa. Bismilah.., Assalamualaikum “.  

( Dok. Audio Visual – Koalisi Masyarakat Sipil Untuk kemanusiaan Dan Anti Kekerasan )

TRAGEDI BERDARAH BALAESANG TANJUNG : Upaya Masyarakat Untuk Mempertahankan Hak

Alat Berat Yang Di Bakar Massa Di Desa Walandano

Jerit dan isak tangis keluarga menggemuruh menyambut kedatangan Masdudin yang akrab dipanggil Sando. Kini Ia terbujur kaku tak bernyawa, setelah punggungnya tertembak timah panas hingga tembus ke bagian perut. Sebagian warga terlihat berdiri di halaman, depan pintu rumah dan di tepi jalan dengan mata yang berkaca-kaca sepanjang desa Malei. Suasana haru dan duka mendalam sangat terasa menyelimuti Jum’at pagi itu. “ Tidak Ada Korban Penembakan ” kata para petinggi kepolisian. Begitu berita tersiar di berbagai media, baik cetak maupun elektronik.

Bentrok Warga Vs Brimob, Polri Sebut Tembakan Kepada Warga bukan dari Pihaknya

Balaesang Tanjung - Donggala - Sulawesi Tengah
Kepolisian Republik Indonesia hingga kini masih menyelidiki peristiwa tewasnya seorang warga akibat tembusan peluru dalam konflik lahan di Ogan Ilir, Sumatra Selatan.

Hasil sementara, Polri menyebut tembakan kepada korban bukan berasal dari pihaknya, karena berasal dari belakang.

Komisi III Akan Kunjungi Balaesang

Komisi III DPRD Kabupaten (Dekab) Donggala, berencana melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kecamatan Balaesang Tanjung, sebelum mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala, melalui mitra kerjanya.

Ketua Komisi III, Arty Kailiwati di kantornya, Kamis (26/7), mengatakan inti kunjungan ke Balaesang Tanjung untuk melihat fakta-fakta terkait keluarnya IUP untuk PT. Cahaya Manunggal Abadi (CMA), mulai dari alamat perusahaan CMA, kemudian adanya rencana pembukaan jalan ke kawasan pertambangan, hingga dampak kerusakan akibat kerusuhan yang telah menewaskan satu orang warga Desa Malei. Namun yang tak kalah penting, berkaitan dengan sisi emosional masyarakat pasca kerusuhan. “Jadi kita lihat juga sisi psokologisnya, baik yang pro maupun yang kontra tambang,” tandasnya.

Bentrok Brimob dan Warga, Seorang Anak Tewas Tertembak

Bentrokan terjadi antara anggota Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sumatra Selatan dan warga Limbang Jaya, Ogan Ilir, Sumatra Selatan, Jumat (27/7). Bentrok mengakibatkan seorang anak tewas tertembak.

"Benar, informasinya ada korban satu orang. Saya belum dapat identitasnya. Kapolres Ogan Ilir masih di sana," kata Kepala Bidang Humas Polda Sumatra Selatan AKBP R. Djarod saat dihubungi via telepon, Jumat malam.

Menurut Djarod, kejadian berawal dari kasus pencurian pupuk di lahan PT Perkebunan Nusantara VII rayon 3. Polisi menduga pelakunya warga setempat. Polisi kemudian olah tempat kejadian perkara di tempat-tempat yang dicurigai menampung pupuk curian. Namun, kata Djarod, terjadi perlawanan warga.

Mentan : BM kedelai nol persen "pukul" petani

Menteri Pertanian Suswono mengatakan penurunan bea masuk (BM) impor kedelai hingga nol persen "memukul" petani lokal, namun perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasional.

"Keputusan menurunkan tarif BM hingga nol persen sudah dilakukan Kamis kemarin (26/7) saat rapat di Kantor Menko Perekonomian," kata Suswono di Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan Indonesia sebenarnya memiliki banyak lahan potensial untuk ditanami kedelai, seperti di Aceh, Nusa Tenggara Barat serta lahan-lahan milik Perhutani, dan kebanyakan lahan tersebut merupakan lahan telantar.

Kasus Balaesang, Polda Sulteng Harus Profesional

Polda Sulteng harus profesional dalam penyelesaian kasus Balaesang. Selain menelusuri akar permasalahan sebenarnya dan tidak sekadar membatasi pada aksi penolakan tambang yang berakhir dengan perusakan alat berat dan rumah warga, Polda juga harus profesional baik pada masyarakat maupun anggota Polri yang ‘mematikan’ warga yang melakukan protes atas tambang Balaesang.

“Apakah tindakan anggota kepolisian itu telah sesuai prosedur atau belum, ini perlu diperiksa secara profesional dan transparan. Perlu diungkap apakah penembakan sudah sesuai standar operasi atau belum. Ini penting untuk menjaga netralitas Polri dalam kasus ini,” tegas Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Huisman Brant Toripalu.

Brant mengatakan, akar masalah kasus Balaesang adalah konflik lahan antara warga yang berupaya mempertahankan hak ekonomi dan lingkungannya berhadapan dengan investor tambang.

MK Nyatakan Negara Tak Bisa Sembarangan Tentukan Status Hutan

Apa jadinya jika perkebunan Anda tiba-tiba dinyatakan sebagai wilayah hutan dan menjadi tanah negara? Kini Menteri Kehutanan (Menhut) harus lebih hati-hati dalam menentukan status hutan. Sebab Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan penentuan status hutan harus melindungi, menghormati, dan memenuhi hak tanah warga berdasarkan UU.

Kasus ini bermula ketika perkebunan sawit milik warga Jambi, Maskur Anang, yang berada di kawasan budidaya pertanian tiba-tiba dialihfungsikan oleh Menhut secara sepihak. Menhut menetapkan tanah Maskur sebagai hutan tanaman industri (HTI).

"Menteri Kehutanan melanggar hukum melakukan 'manipulasi rekayasa alih fungsi' atas areal tanah yang berada di luar kawasan hutan yang peruntukannya belum ditetapkan sebagai kawasan hutan menjadi 'Hutan Cadangan' yang telah dialihfungsikan dan ditetapkan sebagai cadangan HTI," ujar Maskur di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (16/7/2012).

LSM : laporan Komnas HAM koreksi Orde Baru

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat menginginkan agar laporan penyelidikan Komnas HAM atas Peristiwa 1965 menjadi momentum baru mendorong pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu pada era pemerintahan Orde Baru.

Siaran pers bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang diterima di Jakarta, Rabu, menyebutkan, laporan hasil Penyelidikan pro justisia oleh Komnas HAM atas rangkaian kekerasan pada masa awal berkuasanya pemerintahan Orde Baru pada 1965 hingga 1970-an telah membuka momentum baru bagi upaya mendorong pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM di masa lalu.

Sejumlah LSM yang dimaksud antara lain Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Asia Justice and Rights (AJAR), Lembaga Studi and Advokasi HAM Masyarakat (Elsam), Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta).

Izin PT CMA Masih Sebatas Penelitian

Balaesang Tanjung, Donggala, Sulawesi Tengah,
Bupati Donggala Habir Ponulele, kepada sejumlah wartawan di Desa Malei Kecamatan Balaesang Tanjung, Sabtu (21/7/2012), mengatakan izin PT Citra Manunggal Abadi (CMA) masih sebatas penelitian. Izin tersebut berlaku hingga 2013 mendatang dan belum ada aktivitas eksploitasi emas di lokasi yang saat ini dipermasalahkan sejumlah warga. “Biji emas yang diklaim ada oleh perusahan tersebut belum bisa dilakukan pengolahan. Kalaupun izinnya nanti dikeluarkan, tentu harus ramah lingkungan,” tegas Habir Ponulele.

Kejadian yang memakan korban jiwa di Kecamatan yang baru dimekarkan 3 tahun lalu itu, sangatlah disesalkan oleh Habir. Menurut Habir kejadian tersebut sudah diluar batas kemanusiaan apalagi sampai ada korban tewas. “Kejadian ini sudah di luar batas kemanusiaan, saya selaku bupati menyesalkan hal ini, ” katanya.

KMS Kecam Rencana Aktivitas Tambang Balaesang

Balaesang Tanjung-Donggala
Saat ini, Kecamatan Balaesang Tanjung berduka. Tragedi bima yang terjadi pada 24 desember 2011, kembali terulang di balaesang tanjung. Konflik pertambangan emas antara 8 desa dengan PT Cahaya manunggal abadi telah menelan korban. Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Sulteng Erwin Laudjeng, dalam rilisnya yang diikrimkan ke redaksi sultengnews.com, menyatakan tragedi Balaesang Tanjung yang terjadi sejak selasa 16 juli 2012 menelan banyak korban. Identifikasi sementara, sedikitnya 4 orang luka-luka terkena timah panas dan seorang lagi tewas tertembus peluru di bagian perut dan ribuan warga hingga saat ini masih berlindung ke dalam hutan karena polisi menembak dan menangkap setiap orang secara membabi buta. Saksi mata menyatakan bahwa beberapa orang warga dibuang kedalam mobil polisi saat penangkapan pada hari rabu, 18 juli 2012 dan kamis, 19 juli 2012. Beberapa dari mereka yang ditangkap dan sempat ditahan mengaku mendapat penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari pihak aparat kepolisian. Perlakuan yang mereka alami antara lain, pemukulan dan penyetruman. Bahkan, seorang ibu dan seorang anak kecil berumur satu tahun juga menjadi sasaran pemukulan oleh kepolisian.

13 Warga Ditahan, Penembak Masdudin Belum Terungkap

Balaesang Tanjung, Donggala, Sulawesi Tengah

Saat ini, Polda Sulteng telah menahan 13 warga Kecamatan Balaesang Tanjung atas peristiwa pengrusakan yang terjadi di kecamatan itu, Rabu (18/7). Sementara itu, Polda Sulteng belum bisa mengungkap pelaku penembakan Masdudin (korban tewas) serta empat orang lain yang mengalami luka tembak.

Kabid Humas Polda Sulteng, AKBP Soemarno mengaku masih menunggu hasil investigasi dari tim verifikasi yang diturunkan ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Desa Malei, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala.

Pihaknya mengaku belum bisa memberikan keterangan lebih jauh tentang pelaku penembakan saat insiden di desa tersebut. Karena semua itu ditentukan oleh tim yang telah diperintahkan Kapolda ke TKP.

Kisruh Balaesang, Gubernur Beri Rekomendasi Tambang

Tambang Balaesang Tanjung, Donggala, Sulawesi Tengah,

Rapat Dengar Pendapat (RDP) antar Komisi III dan II Dekab Donggala, dengan SKPD terkait kisruh tambang bijih emas Balaesang Tanjung, mengungkap bahwa Gubernur Sulteng yang mengeluarkan rekomendasi atas pinjam pakai kawasan tambang.

RDP yang dipimpin Ketua Komisi III, Arty Kailiwati, Senin (23/7) mendengarkan sejumlah penjelasan dari SKPD terkait, yaitu Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) dan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT), serta Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala.

Kunjungi Pasar, Anggota Dewan Malah Diprotes Pedagang

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati yang datang berkunjung ke pasar sentral Watampone, Selasa (24/7/2012), mendapatkan sejumlah protes dari sejumlah pedagang yang kesal terhadap para anggota parlemen tersebut.

Para pedagang kesal lantaran pihak DPRD tida pernah menepati janjinya untuk menertibkan sejumlah pasar bayangan yang membuat pasar sentral tersebut sepi pengunjung. "Kenapa lagi datang ke sini buat janji-janji, kita datang ke kantornya cuma dijanji-janji terus. Ini anak kami semua makan," ujar Hasanuddin yang berteriak-teriak memaki para anggota dewan.

Sebelumnya para peagang di pasar sentral ini telah lama resah atas banyaknya pasar bayangan yang tak kunjung mendapat penertiban dari pihak pemerintah setempat, selain para pedagang juga telah berapa kali melayangkan surat kepada DPRD agar keluhan para pedagang ini segera diakomodir.

Press Release : Tragedi Balaesang Tanjung

Balaesang Tanjung, Donggala, Sulawesi Tengah,

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK KEMANUSIAAN DAN ANTI KEKERASAN

(FORUM MASYARAKAT KAWASAN HUTAN (FMKH), FORUM MASYARAKAT ANTI TAMBANG (FORMAT) FRONT PERJUANGAN PEMBARUAN AGRARIA (FPPAS), DPC PKB DONGGALA, YAYASAN BONE BULA)

Saat ini, Kecamatan Balaesang Tanjung berduka. Tragedi Bima yang terjadi pada 24 Desember 2011, kembali terulang di Balaesang Tanjung. Konflik pertambangan emas antara 8 desa dengan PT. Cahaya Manunggal Abadi telah menelan korban.

Tragedi Balaesang Tanjung yang terjadi sejak selasa 16 Juli 2012 menelan banyak korban. Identifikasi sementara, sedikitnya 4 orang luka-luka terkena timah panas dan seorang lagi tewas tertembus peluru di bagian perut dan ribuan warga hingga saat ini masih berlindung  ke dalam hutan karena polisi menembak dan menangkap setiap orang secara membabi buta. Saksi mata menyatakan bahwa beberapa orang warga dibuang kedalam mobil polisi saat penangkapan pada hari Rabu, 18 Juli 2012 dan Kamis, 19 Juli 2012. Beberapa dari mereka yang ditangkap dan sempat ditahan mengaku mendapat penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari pihak aparat kepolisian. Perlakuan yang mereka alami antara lain ; pemukulan dan penyetruman. Bahkan, seorang ibu dan seorang anak kecil berumur satu tahun juga menjadi sasaran pemukulan oleh kepolisian.

Kinerja Polda Sulteng Dipertanyakan, 10 Kasus Besar Menggantung

Selain menuntaskan kasus penembakan lima warga Kecamatan Balaesang Tanjung, Polda Sulteng masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR). Setidaknya, ada 10 kasus yang menggantung alias belum diselesaikan institusi baju cokelat ini.

Redaksi Mercusuar mencatat sejumlah kasus besar maupun kasus yang memalukan di institusi yang dipimpin Brigjen Pol Dewa Parsana ini. Beberapa kasus tersebut, antara lain penyidikan korupsi dana Pemilukada di KPU Donggala dengan tersangka mantan Ketua KPU Donggala Rifai Amrullah; penyidikan korupsi dana Jamkesda Morowali; penyidikan kasus pemalsuan transkrip nilai dengan tersangka Ketua DPRD Kabupaten Touna, Samsurijal Labatjo; penangkapan sianida ilegal di kediaman Staf Ahli Kapolda Tahir Danreng; kekalahan memalukan Polda Sulteng pada praperadilan melawan pemilik sianida ilegal, Edi Aman Bachrul; ratusan Mobil Dinas (mobnas) tanpa BPKB dan 13 ribu STNK tanpa pengesahan Polri; penembakan lima warga Kecamatan Balaesang Tanjung; korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Palu tahun 2006 dan 2008 dengan tersangka mantan Kepala Dikjar Palu, Djikra Gorontina; korupsi perjalanan dinas fiktif di Badan Ketahanan Pangan (BKP) Sulteng tahun 2007 dengan tiga tersangka yakni Idris Mokoginta, Amir Adil dan Hj Sapria dan dugaan pembuatan surat dan keterangan palsu dalam kepemilikan tanah di Jalan WR Supratman dengan tersangka mantan Wakil Gubernur Ruli Lamadjido dan mantan Camat Palu Barat Ajenkris.

HUTAN KEMASYARAKATAN: 3 Kabupaten di Sulteng sumbang lahan

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Palu-Poso mengatakan tiga kabupaten di Sulawesi Tengah mengusulkan hutan kemasyarakatan dengan total luas 8.269 hektare guna optimalisasi sumber daya hutan bagi masyarakat.

Staf Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Palu-Poso (BPDAS) Abdul Hasim mengatakan usulan hutan kemasyarakatan (HKm) itu tersebar di tiga kabupaten di provinsi tersebut.

Ketiganya adalah Kabupaten Sigi dengan usulan HKm seluas 2.669 hektar, Kabupten Poso seluas 3.800 hektar, dan dan Kabupaten Buol 1.800 ha.

"Selain tiga kabupaten itu sebagian besar kabupaten di Sulteng memiliki potensi untuk pengembangan Hkm ataupun hutan desa," ujar Hasim , Senin (23/7/2012).

Longsor Dilokasi Tambang, Desa Tapunggaya Terancam Tenggelam

Wanggudu, Dampak negatif dari aktivitas pertambangan bena-benar kini telah dirasakan penduduk Desa Tapunggaya, Kecamatan Molawe, Konawe Utara (Konut). Akibat lonsor dari salah satu areal perusahaan pertambangan, akhir pekan lalu, desa itu terancam tenggelam dalam kurun lima tahun kedepan. "Penduduk di desa ini harus segera direlokasi sebelum memakan korban jiwa," ujar Hj Jamila, anggota DPRD Konut dari desa Tapunggaya, akhir pekan lalu.

Dikatakannya, perusahaan harus bertanggungjawab terhadap bencana alam yang akan menimpa desa tersebut. "Ini tidak bisa dibiarkan. Perusahaan harus bekerjasama dengan Pemkab mencari lokasi pemukiman bagi warga yang tinggal di aeral pertambangan. Sekarang ini sudah mulai longsor dan beberapa rumah tertimpa longsoran. Dan pada saat banjir bandang beberapa waktu lalu desa ini juga ikut tergenang banjir,” ujarnya.

Menurut Hj. Jamila, akses menuju desa itu sampai saat ini masih sangat sulit dilalui. Ini dikarenakan jalan ditempat ini semakin parah karena merupakan jalan tanah.

Joharipin, Petani Sukses dari Bibit Lokal

Dia menjunjung kearifan lokal, menggunakan bibit warisan nenek moyang.

Petani adalah pekerjaan mulia. Sayangnya, lelah dan keringat deras dari pekerjaan itu tak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Petani banyak yang miskin karena bibit dan pupuk mahal, sedangkan hasilnya sedikit.

Saat panen, hasil tani semusim itu kebanyakan hanya untuk menambal utang. Petani pun kerap kesulitan modal saat musim tanam tiba.

Hal itu juga dialami Joharipin, pria berumur 37 yang terlahir dari keluarga petani sederhana di Desa Jengkok, kecamatan Kertasemaya, Indramayu, Jawa Barat.

72 Hari Bertahan Hidup di Gunung Dengan Daging Manusia

Judul Buku : Miracle In The Andes
Pengarang : Nando Parrado

“Tapi tentu saja ada makanan di gunung ini – ada daging, jumlahnya banyak, dan semua mudah didapat. Ia adalah mayat-mayat yang terbaring di luar pesawat, di bawah lapisan salju yang tipis. Ini membuatku bingung karena meskipun nafsuku mendorong untuk menemukan apapun yang bisa dimakan, aku mengabaikan begitu lama bahwa hanya benda itu yang bisa dimakan dalam radius seratus mil”.

Nando Parrado terus-menerus memikirkan hal itu. Mayat-mayat dalam benaman salju itu bukan hanya rekan-rekannya, tapi juga jasad ibu dan adiknya. Akhirnya Nando, dan semua yang masih selamat, menemukan dasar pembenar tindakan mereka: bahwa tugas manusia adalah mempertahankan hidup, dan bahwa Tuhan akan mengampuni tindakan mereka memakan daging rekan-rekan mereka sendiri.

8 Perusahaan Sumatera Diperiksa Terkait Pembakaran Lahan

Saat ini ada delapan kasus dengan dugaan membakar lahan sengaja, luasnya sekitar 3.814 hektar

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan sedang memeriksa delapan perusahaan di Sumatera terkait dugaan pembukaan lahan dan hutan melalui pembakaran.

“Saat ini ada delapan kasus dengan dugaan membakar lahan sengaja, luasnya sekitar 3.814 hektar. Sekarang sedang proses penegakan hukum oleh PPNS [Penyidik Pegawai Negeri Sipil] kami [KLH],” kata Arief Yuwono, Deputi bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim KLH, saat dihubungi Berita Satu, hari ini.

“Semua perusahaan ada di Sumatera, yaitu dua perusahaan di Riau, empat perusahaan di Sumatera Selatan, dan dua perusahaan di Aceh,” lanjutnya.

Kasus Balaesang Kapolda Yakin Ada Aktor Intelektual

Donggala, Balaesang Tanjung,
Kapolda Sulteng Brigjen Pol Drd Dewa Parsana, MSi menyakini ada aktor intelektual dibalik tindakan anarkis perusakan rumah serta penjarahan barang milik warga malei dan bentrok warga dengan aparat kepolisian, hingga menyebabkan ada beberapa warga terluka dan seorang warga meninggal dunia. Hal itu diungkapkan Kapolda kepada sejumlah wartawan, usai mengunjungi Tempat Kejadian Perkara (TKP) Sabtu (21/7/2012), di Desa Malei, Balaesang Tanjung Kabupatan Donggala.

Soal aktor intelektual, lanjut Kapolda ia yakin benar ada aktor inteletual yang menyebabkan 20 rumah serta pembakaran alat berat PT Citra Manunggal Abadi (CMA). “Ada aktor intelektual dibalik kejadian ini,” ujarnya. Namun untuk membuktikannya, semua penanganan mesti sesuai prosedur yang berlaku.

Polri Jamin Keamanan Warga Malei Balaesang Tanjung

Donggala, Balaesang Tanjung,
Kapolda Sulteng, Brigjen Pol Drs Dewa Parsana, MSi menjamin akan tetap mensiagakan personel kepolisian untuk menjaga dan mengantisipasi kejadian menyusul aksi perusakan rumah warga Malei serta pembakaran escavator milik PT Citra Manunggal Abadi (CMA) oleh kelompok yang menyatakan menolak tambang biji emas di Malei, Kabupaten Donggala.

Polri khususnya jajaran Polda Sulteng, ujar Kapolda, tidak perlu diintervensi untuk mengamankan suatu daerah. Hal itu ditegaskan Kapolda di depan warga Malei yang berkumpul di sebuah masjid, Sabtu (21/7/2012). Menurut Jendral bintang satu itu, penanganan masalah akan dilakukan secara konprehenship serta penuh kehati-hatian, karena untuk menahan seseorang, harus memenuhi syarat. “Jika anda dendam dan membalas maka hal itu tidak akan meyelesaikan masalah,” pesannya.

Izin PT CMA Masih Sebatas Penelitian

Donggala, Balaesang Tanjung,
Bupati Donggala Habir Ponulele, kepada sejumlah wartawan di Desa Malei Kecamatan Balaesang Tanjung, Sabtu (21/7/2012), mengatakan izin PT Citra Manunggal Abadi (CMA) masih sebatas penelitian. Izin tersebut berlaku hingga 2013 mendatang dan belum ada aktivitas eksploitasi emas di lokasi yang saat ini dipermasalahkan sejumlah warga. “Biji emas yang diklaim ada oleh perusahan tersebut belum bisa dilakukan pengolahan. Kalaupun izinnya nanti dikeluarkan, tentu harus ramah lingkungan,” tegas Habir Ponulele.

Kejadian yang memakan korban jiwa di Kecamatan yang baru dimekarkan 3 tahun lalu itu, sangatlah disesalkan oleh Habir. Menurut Habir kejadian tersebut sudah diluar batas kemanusiaan apalagi sampai ada korban tewas. “Kejadian ini sudah di luar batas kemanusiaan, saya selaku bupati menyesalkan hal ini, ” katanya.

Benarkah Terjadi Pelanggaran HAM Dalam Kasus Tambang Emas Donggala ?

Donggala, Balaesang Tanjung,

Disinyalir terdapat dugaan pelanggaran HAM dengan adalanya laporan penembakan yang dilakukan aparat Kepolisian Resor Donggala, saat unjuk rasa menolak tambang emas di Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Rabu (18/7/2012) kemarin. Komnas HAM perwakilan Sulawesi Tengah akan menurunkan timnya untuk menyelidiki kasus penembakan warga yang diduga dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Donggala. Kelima warga yang tertembak itu, empat diantaranya adalah warga Desa Malei. Sementara satu orang lagi warga Desa Kamonji.

Keempat orang warga Desa Malei yakni Idin (35) terluka bagian betis kiri tembus lutut; Masnudin (50) tertembak bagian belakang tembus perut; Aksan (45) terluka tembak di bahu belakang kanan dan; Maruf (32) luka tembak di bagian pantat kanan, yang sampai saat ini masih berada di gunung. Sementara Rusli (38) terluka tembak di bagian paha kiri. Rusli adalah warga Desa Kamonji Protes warga menolak tambang karena lahan konsesi milik perusahaan itu masuk ke lahan pertanian mereka. Mereka juga berunjuk rasa karena pihak perusahaan tidak pernah mengajak warga berdialog secara terbuka untuk membicarakan masalah ini.

2,5 Juta Anak di Luar Sekolah Bakal Jadi Ancaman

Sebanyak 2,5 juta orang anak Sulawesi Selatan di luar sekolah, berdasarkan data UNICEF Indonesia, akan menjadi ancaman di masa mendatang. Anak-anak tersebut harus segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah setempat.

Kepala Perwakilan UNICEF Wilayah Sulselbar, Maluku, Maluku Utara dan Papua, Purwanta Iskandar, di Makassar, Minggu (22/7/2012), mengatakan kondisi tersebut sangat memprihatinkan di tengah Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tahun. Menurutnya, anak-anak di luar sekolah itu sebagian besar berada di jalan sebagai pekerja anak.

Di sisi lain, lanjut dia, kebijakan Pemprov Sulsel melalui program pendidikan gratis yang dijalankan sejak 2008 dinilai belum dapat menjangkau jutaan anak di luar sekolah itu. Purwanta mengatakan, saat ini mereka memang masih anak-anak, tapi sepuluh tahun mendatang mereka akan menjadi orang dewasa sehingga dikhawatirkan menjadi potensi pengangguran baru ataupun pelaku tindak kriminal.

Dicueki Polda Sulteng, Komnas HAM Panggil Kapolri

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menjadwalkan memanggil Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Dewa Parsana untuk dimintai keterangan seputar berbagai peristiwa penembakan yang terjadi di Sulteng. Karena Dewa Parsana tidak datang, untuk itulah, Komnas HAM mengarahkan bidikan panggilan ke Kapolri Jenderal Timur Pradopo.

Menurut Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh, pemanggilan Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk meminta klarifikasi atas sejumlah peristiwa berdarah di Sulawesi Tengah, termasuk kasus di Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala.

SPI Desak Pembaharuan Agraria

Serikat Petani Indonesia (SPI) mendesak pemerintah segera melaksanakan pembaharuan agraria sejati.

Ini menyusul Seminar Agraria Internasional di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, pada 14 Juli lalu yang dihadiri 70 utusan organisasi petani dari 40 negara.

Kepala Biro Polhukam Dewan Pengurus Wilayah Serikat Petani Indonesia Sumbar Riki Hendra Mulya, Sabtu (21/7/2012), mengatakan, pembaharuan itu mesti dilakukan lewat sejumlah hal. Di antaranya dengan memberikan jaminan terhadap kepastian bibit pupuk dan akses pada pasar serta kepastian harga pasca panen,

Polri called to investigate rally shooting

Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala,

The National Commission on Human Rights (Komnas HAM) called on the National Police to start an investigation into the death of a protester, shot during a protest over gold mining plans in Balaesang Tanjung, Donggala, Central Sulawesi.

Komnas HAM deputy chairman Ridha Saleh suspected that the victim was shot, by the police, with live ammunition.

Residents staged a rally on Wednesday, protesting over plans by PT Cahaya Manunggal Abadi (CMA).

"Terkait Meninggalnya Warga yang Diduga Tertembak " Polda Belum Berani Pastikan Penyebab Kematian

Hingga saat ini pihak kepolisian belum bisa memastikan penyebab kematian Masnudin (48), warga Malei yang diduga terkena peluru aparat. Polda sendiri, mengaku masih melakukan penyelidikan di lapangan terkait dengan dugaan kematian korban akibat ditembak polisi.

Kepada wartawan Jumat (20/7), Kapolda Sulteng, Brigjen Dewa Parsana, menjelaskan, jika dirinya belum bisa memastikan korban tertembak peluru aparat kepolisian. Namun seandainya memang benar, korban tertembak oleh peluru aparat, maka pihaknya masih akan melakukan uji balistik, guna menentukan siapa anggota kepolisian yang melepaskan tembakan ke arah korban. “Untuk memastikan itu, kami telah menurunkan tim investigasi di lapangan, untuk mengecek apakah penanganan yang dilakukan aparat di lapangan sudah sesuai prosedur atau belum,” jelas Dewa Parsana, didampingi Direktur Reskrimum, Kombes Indra Mulyadi serta Kabid Humas, AKBP Soemarno.

Polri Didesak Tarik Pasukan dari Balaesang

Masyarakat lari ke hutan setelah polisi melakukan langkah pukul mundur.

Ketua Forum Masyarakat Anti Tambang Balaesang Tanjung Jamlis Lahandu meminta agar Kapolda Sulawesi Tengah menarik pasukan keamanan dari Polres Donggala yang disiagakan di Balaesang Tanjung, hari ini.

"Kami meminta supaya aparat polisi yang ada di sana ditarik supaya masyarakat tidak takut," kata Jamlis Lahandu di Palu.

Dia mengatakan, sebagian masyarakat dari sejumlah desa seperti Malei dan Kamonji saat ini melarikan diri ke hutan setelah polisi memukul mundur mereka.

Gubernur Sulteng Desak Penghentian Tambang Emas di Donggala

Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longky Djanggola mendesak PT Cahaya Manuggal Abadi (CMA) di Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, untuk menghentikan aktivitas penambangan.

Desakan penghentian operasional tambang emas itu disampaikan guna mencegah jatuhnya korban jiwa dan material yang lebih besar. "Saya mendesak penghentian aktivitas PT CMA untuk menghindari akses yang lebih besar. Semua pihak harus bisa menahan diri," kata Longky di Palu, Jumat (2/7) siang.

Ia juga menyesalkan jatuhnya satu korban jiwa akibat bentrokan antara warga yang menolak operasional tambang emas itu dengan aparat keamanan.

Warga Balaesang Diimbau Kembali ke Rumah

Warga Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, diimbau keluar dari persembunyiannya di hutan dan segera kembali ke rumah masing-masing untuk menyambut bulan Ramadhan pascaamuk massa di wilayah itu.

Wakil Ketua Komnas HAM RI Ridha Saleh di Palu, Jumat, setelah berkunjung ke Balaesang Tanjung mengatakan, Polri telah menjamin keselamatan warga untuk kembali ke masing-masing desa. Hingga Jumat sore sebagian masyarakat di Desa Malei dan Kamonji diduga masih bersembunyi di hutan karena dua desa tersebut masih lengang dari aktivitas kemasyarakatan.

Komnas HAM Juga Akan Panggil Kapolri

Komisi Nasional Hak Asasi Manuis (Komnas HAM) akan memanggil Kepala Polri Jenderal Polisi Timor Pradopo untuk meminta klarifikasi mengenai sejumlah peristiwa berdarah di Sulawesi Tengah, termasuk kasus di Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala.

"Kami akan memanggil Kapolri karena dua kali panggilan, tetapi tidak pernah dipenuhi. Hal itu merupakan bentuk pelecehan terhadap kerja sama (MoU) antara Komnas HAM dengan Mabes Polri," tegas Wakil Ketua Komnas HAM RI Ridha Saleh setelah tiba di Palu, Sulteng, Jumat (20/7) petang, usai berkunjung ke Balaesang Tanjung.

Amuk massa terjadi di Kecamatan Balaesang Tanjung, Donggala, Sulteng, dua hari lalu. Seorang dilaporkan tewas dan empat orang lainnya terluka ditembak polisi. Aksi ini terjadi karena warga menolak keberadaan tambang bijih emas.(Ant/BEY)

www.metrotvnews.com 

Komnas HAM Segera Panggil Bupati Donggala

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI segera memanggil Bupati Donggala, Sulawesi Tengah, Habir Ponulele terkait amuk massa di Kecamatan Balaesang Tanjung yang mengakibatkan seorang warga tewas dan empat orang luka ditembak polisi.

"Setelah kami turun di lapangan, maka kami segera menyusun jadwal pemanggilan Bupati Donggala," kata Wakil Ketua Komnas HAM RI Ridha Saleh setelah tiba di Palu, Sulteng, Jumat (20/7) petang, usai berkunjung ke Balaesang Tanjung.

Ridha Saleh belum bisa memastikan apakah Habir Ponulele akan diperiksa di Komnas HAM atau di Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah.

1 Korban Penembakan di Donggala Sulteng Meninggal Dunia

Masdudin (50), korban penembakan di areal konsesi perusahaan penambangan emas di wilayah Kecamatan Balaesang Tanjung, Donggala, Sulawesi Tengah, akhirnya meninggal dunia. Empat korban lainnya masih terselamatkan.

Masdudin menghembuskan nafas terakhirnya sekitar pukul 17.30 WITA, Kamis (19/7/2012). Ia tertembak, Rabu (18/7) kemarin, setelah polisi berusaha membubarkan dan berusaha menangkap massa.

Massa menggelar aksi menolak keberadaan perusahaan tambang di daerahnya. Mereka membakar dua alat berat, pos jaga, dan merusak sebuah rumah milik warga setempat, lalu bentrok dengan polisi. Empat warga Desa Malei dan seorang warga Desa Kamonji tertembak. Mereka adalah Idin (35) yang terluka bagian betis kiri tembus lutut, Masnudin (50), tertembak bagian belakang tembus perut, Aksan (45), tertembak di bahu belakang kanan, dan Maruf (32), tertembak di bagian pantat kanan, serta Rusli (38), terluka tembak di bagian paha kiri.

Mabes Polri Belum Dilapori Penembakan 5 Warga di Donggala

Markas Besar Polri mengaku belum mengetahui informasi tertembaknya lima warga di Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada Rabu kemarin (18/7). Kelima warga ini diduga tertembak ketika bentrokan bersama ratusan personil kepolisian yang diturunkan dari Mapolres Donggala ke Desa Malei.

"Informasi ada luka-luka. Tapi kita belum tahu apa sebabnya," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Komisaris Besar Boy Rafli Amar di Jakarta, Kamis (19/7).

Sebelumnya, berdasarkan laporan dari Radar  Sulteng (JPNN Group) kejadian tragis ini terjadi sehari setelah aksi pembakaran di base camp PT Citra Manunggal Abadi (CMA), dan pengrusakan sejumlah rumah warga di Desa Malei, oleh pendemo pada Selasa (17/7). Saat aksi demo berlanjut, kelima warga ini tertembak oleh polisi yang berusaha mengamankan demo dari tindakan anarkis warga.  Lima orang yang tertembak antara lain Masdudin (50), Aksan (45), Idin (35), dan Maruf (32) warga di Desa Malei, dan satu lagi Rusli warga di Desa Kamonji.

5 Warga Donggala Sulteng Tertembak, Warga Mengungsi ke Gunung

Ratusan warga di sejumlah desa di Kecamatan Balaesang Tanjung, Donggala, Sulawesi Tengah yang selama beberapa hari menggelar demonstrasi menolak kehadiran tambang emas, mengungsi ke gunung-gunung. Mereka takut ditangkap polisi pasca tertembaknya 5 orang dalam aksi tersebut.

Demikian disampaikan Irham Wandano, warga setempat melalui sambungan telepon, Rabu (18/7/2012) sore. Ia membenarkan adanya 5 warga menjadi korban penembakan polisi dan sebagian besar warga kini mengungsi.

"Tadi saya sempat melihat warga yang tertembak di kakinya. Kakinya hancur," kata Irham dengan nada ketakutan.

Warga Korban Penembakan di Balaesang Dirujuk ke Palu

Seorang warga mengalami luka parah dalam bentrokan yang terjadi di Kecamatan Balaesang Tanjung, Donggala, Sulawesi Tengah. Bentrokan terjadi antara polisi dengan warga yang menolak penambangan di kecamatan tersebut.

Masnudin alias Sando tertembak di bagian belakang tubuhnya. Peluru menembus bagian perut. Sando dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Palu, Kamis (19/7). Dua polisi bersenjata mengawal Sando.

Ia sempat menjalani perawatan di Puskesmas Pembantu. Ia lalu dibawa ke Puskesmas Tompe. Namun, pihak medis merujuknya ke Rumah Sakit Bhayangkara. Sebelumnya, Kapolres Donggala membantah ada warga yang terkena tembakan.

Komnas HAM Akan Turun ke Balaesang

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera turun ke lokasi amuk massa di Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Kedatangan ini guna menyelidiki kemungkinan adanya tindak pelanggaran HAM di daerah tersebut.

"Komnas HAM RI akan menurunkan tim penyelidik pada Jumat (20/7) untuk menyelidiki lebih dalam terkait fakta-fakta di lapangan atas amuk massa di sana," kata Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah, Dedy Askari di Palu, Sulteng, Rabu (18/7).

Dedy mengatakan, tim tersebut akan dipimpin Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh didampingi tim dari Komnas HAM Sulawesi Tengah. Amuk massa di Kecamatan Balaesang tersebut berakibat lima orang terluka karena terkena tembakan yang dilepaskan aparat kepolisian.

DPR Minta Polisi dan Warga Balaesang Tahan Diri

DPR RI meminta aparat kepolisian dan warga menahan diri menyusul tertembaknya lima warga di Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, pada Rabu (18/7/2012) hari ini.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR, Nasir Jamil, di Jakarta, Rabu (18/7/2012).

Menurut Nasir, pihaknya menyesalkan penembakan terhadap warga sipil tersebut. Sebab, tak seharusnya amuk massa di Balaesang Tanjung tersebut yang merupakan reaksi puncak dari penolakan masyarakat terhadap rencana eksplorasi biji emas PT Cahaya Manunggal Abadi dihadapi Pemda dan Kepolisian dengan represif sehingga menimbulkan korban.

Kapolsek Balaesang: Tak Ada Warga yang Tertembak

Donggala, Sulawesi tengah,

Kepala Kepolisian Sektor Balaesang, AKP Teguh Basuki membantah adanya lima orang warga yang tertembak oleh polisi hingga menyebabkan mereka terluka.

“Itu informasi sesat dan provokatif yang dihembuskan warga. Situasi di sini sudah kondusif , tolong mbak disampaikan sama teman-teman wartawan itu tidak benar,” kata Teguh dihubungi Kompas.com, Rabu (18/7/2012).

Teguh hanya membenarkan ada warga Kamonji yang meninggal dunia, tapi bukan karena tertembak melainkan karena sakit.

Sementara itu, saat ini situasi di Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala sudah kondusif pasca-demonstrasi warga menolak tambang pada Selasa (17/07/2012/) kemarin. Untuk mengantisipasi unjuk rasa yang berakhir anarkis, sebanyak 70 personel polisi disiagakan di lokasi tersebut.

Sebelumnya diberitakan, lima warga yang menolak tambang emas di Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, tertembak aparat kepolisian. Mereka adalah Sando, Aldin, Culi, Aksan dan Iting.

Kontributor Palu, Erna Dwi Lidiawati 

Editor : Farid Assifa

www.kompas.com

Balaesang Rusuh, Lima Warga Ditembak Aparat

Balaesang Tanjung - Donggala - Sulawesi Tengah,

Lima orang warga di Kecamatan Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, terluka karena tertembak aparat kepolisian setempat saat mereka menolak rencana eksplorasi tambang, Rabu.

"Sekarang kami masih berhadapan dengan polisi. Polisi memaksa kami mundur dengan menembak kami. Tolong kami dibantu Pak," kata Saeni, warga Balaesang Tanjung saat dihubungi.

Saeni mengatakan, kerusuhan tersebut terjadi di Desa Kamonji, sekitar 100 kilometer arah utara Kota Palu. Dia mengatakan, ratusan masyarakat yang konsentrasi di Desa Kamonji menolak rencana eksploitasi tambang bijih emas di daerah itu dipukul mundur aparat kepolisian dari Polres Donggala.

Demo Petani Hambalang Ricuh

Awam Green, Palu, Sulawesi Tengah,

Ratusan petani Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (16/7), menuntut Badan Pertahanan Nasional (BPN) mengembalikan hak atas tanah. Demonstran nyaris baku hantam dengan anggota Satuan Polisi Pamong Praja lantaran memaksa masuk kompleks kantor bupati setempat untuk menuju Gedung BPN.

Kekesalan petani semakin menjadi karena tak dapat bertemu bupati. Alhasil, massa dan petugas perang lempar botol mineral. Banyaknya massa membuat pagar Kantor BPN Bogor jebol.

Massa tetap menuntut lahan seluas 236 hektare dikembalikan kepada para petani. Pihak BPN akan mengecek status tanah para petani. Menurut demonstran, di lahan sengketa tersebut kini terdapat kurang lebih 500 warga yang menggantungkan hidup. Bahkan, mereka mengklaim lahan yang menjadi sengketa itu telah digarap turun-temurun sejak 1960.(ASW/ANS)

www.liputan6.com 

Produksi padi Sulteng 2012 diperkirakan 1.123.302 ton GKG

Sulawesi Tengah,

Berdasarkan Angka Ramalan I  produksi padi Sulawesi Tengah pada 2012 diperkirakan 1.123.302 ton GKG, naik sebesar 81.513 ton atau 7,82%  dibandingkan dengan produksi tahun 2011.

Ibram Syahboeddin Kepala Badan Pusat Statistik Sulteng mengatakan peningkatan produksi tahun 2012 diperkirakan terjadi karena adanya peningkatan luas panen sebesar 16.381 hektar atau 7,38 % dan produktivitas sebesar 0,19 kuintal/hektar atau 0,40%.

Ia juga menyebutkan bahwa angka Tetap produksi padi Sulteng pada 2011 sebesar 1.041.789 ton Gabah Kering Giling (GKG), naik sebesar 84.681 ton atau 8,85% dibandingkan produksi padi tahun 2010 yang mencapai 957.108 ton.

Koperasi di Indonesia Masih Mati Suri

palu, sulawesi tengah
Pergerakan koperasi dimulai sejak negara ini berdiri namun hingga hari ini, koperasi masih mati suri. Setidaknya itu gambaran hasil riset dari Kelompok Studi Perdesaan Universitas Indonesia.

Anggota peneliti Kelompok Studi Pedesaan Universitas Indonesia Nia Elvina, MS.i menyatakan intrusi kapitalisme yang makin dalam menjadi faktor penyebab masih stagnannya perkembangan koperasi di tanah air.

“Instrusi kapitalisme itu jadi penyebab mengapa koperasi di Indonesia belum bisa berkembang dengan baik, belum lagi berkembangnya demokrasi liberal di Indonesia,” kata Nia saat memperingati Hari Koperasi ke-65.

Rebutan Air Irigasi, Tiga Desa Di Sulawesi Tengah Bentrok

Kabupaten Sigi,

Ratusan warga dari tiga desa di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, saling serang dengan berbagai jenis senjata. Belum diketahui adanya korban jiwa. Namun bentrokan ini mengakibatkan sejumlah pondok petani hangus dibakar.

 

Bentrok yang terjadi di persawahan ini awalnya hanya melibatkan Desa Oloboju dan Watunonju. Namun belakangan warga Desa Bora melibatkan diri dan ikut menyerang warga Watunonju.

Polisi dari Polres Donggala dikerahkan untuk menghentikan bentrokan. Namun karena jumlah warga terlalu banyak, polisi tak bisa berbuat banyak. Bentrok reda menjelang maghrib. Belum jelas pemicu bentrokan. Namun diduga terkait perselisihan jatah air irigasi. (agung)

www.beritaperistiwa.com 

Duria Bali; Naghia Nuapa ghi boi ? ( Duria Bali; ada apa disini ? )

Banawa Tengah - Donggala - Sulawesi Tengah,

Malam sudah sedari tadi menyelimuti dusun kecil ini, ketika kami tiba di dusun kecil ini, jam telah menunjukkan angka 1, pertanda kami sudah melewati pertengahan malam, hanya suara musik dari MP3 dan obrolan-obrolan kecil diantara kami yang mengisi kesunyian malam saat memasuki Desa Povelua, salah satu desa yang masuk dalam wilayah kecamatan Banawa Tengah, pemandangan sepanjang jalan agak samar, karena memang desa ini belum terjamah oleh program pembangunan berupa listrik masuk desa, kalaupun ada cahaya lampu listrik yang terlihat menerangi satu-dua rumah itu adalah listrik yang berasal dari genset, yang tidak banyak orang bisa memilikinya, ironis memang, dengan jarak kurang dari 20 km dari ibukota kabupaten Donggala, dan juga merupakan daerah sumber air untuk PDAM yang setiap hari memberikan stock air untuk Kota Donggala dan desa-desa di Kecamatan Banawa Tengah, desa ini belum diperdulikan untuk ikut menikmati apa yang dinamakan pemerataan pembangunan.

Polisi Morowali Tangkap Pelaku Pembakaran PT Inco

Morowali, Sulawesi Tengah,

Kepolisian Resort Morowali, Sulawesi Tengah, menangkap salah seorang pelaku pembakaran base camp PT Vale Indonesia (PT Inco). Pelaku bernama Irwan Arya ditangkap di rumahnya Jumat, (13/7) di Desa Geresa, Kecamatan Bungku Timur, Morowali. Saat ini pelaku sementara ditahan di Polres Morowali.

Kapolres Morowali AKBP Suhirman yang dihubungi Sabtu (14/7) membenarkan penangkapan tersebut. Namun, pihaknya belum bisa memberi keterangan lebih terperinci sehubungan penangkapan itu.

Petani Sedunia Serukan Pembaruan Agraria

awam green, palu-sulawesi tengah,

Jelang Pertemuan Petani Internasional

Pemba­ruan agraria merupakan solusi untuk mewujudkan kedaula­tan pangan. Reforma agraria juga dinilai akan meningkat­kan pro­duksi pangan dan kese­jah­­te­raan petani. Demikian sebagian re­komendasi yang dihasilkan Lokakarya Agraria Internasional yang digelar lebih 100 petani dari 40 negara di Bukittinggi Selasa-Jumat (10-13 Juli).

Ketua Umum Serikat Peta­ni Indonesia (SPI) Henry Sara­gih yang juga Koordinator Umum Gerakan Petani Inter­na­sio­nal (La Via Campesina) menga­takan, pembaruan agra­ria perlu dilakukan untuk menata kem­bali struktur ke­tim­pa­ngan pe­nguasaan agraria tersebut. ”Pen­distribusian tanah pada petani, khusus peruntukkannya bagi pemba­ngunan pertanian pa­ngan, merupakan syarat uta­ma da­lam pembangunan kedaula­tan pa­ngan dengan basis kea­dilan rakyat,” ujarnya.

Saralonja; Tesa dako ri Ngata Tompu (Saralonja; Sepenggal kisah dari Ngata Tompu)

Awam Green, Palu, Sulawesi Tengah

Oleh : Deni Prianto**

 

Tina I Kosi ( Foto : Deni Prianto 2012 )

Hari masih pagi, matahari baru menampakkan dirinya sebagian, tapi kehidupan orang Tompu sudah menggeliat sejak tadi subuh, seorang nenek berusia sekitaran 80-an tahun nampak sudah mempersiapkan seikat padi untuk ditumbuk, Tina i Kosi demikianlah panggilan beliau sehari-hari, beliau mulai membersihkan lesung dan alu dan mulailah kegiatan nombayu atau menumbuk padi dilakukan, seikat padi tadi mulai dimasukkan dilesung dan kemudian mulai ditumbuk secara berirama dan teratur, menggambarkan keteraturan kehidupan yang ada di Ngata Tompu, kadang-kadang ayunan pombayu (alu) itu terlihat cepat, kadang lambat sesuai dengan kebutuhan tenaga untuk merubah padi itu menjadi beras, setelah beberapa saat, nenek itu menghentikan kegiatan nombayunya, dan mengumpulkan padi yang sudah ditumbuk tadi ke dalam tapis, dan kemudian mulai menapis, untuk mengeluarkan kulit-kulit padi yang sudah terpisah dengan beras, kemudian mulai lagi dengan menumbuk padi tadi, nama padi itu adalah Saralonja.

Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak RUU Pendidikan Tinggi

Palu, Sulawesi Tengah,

Mahasiswa dari 20 kota di Indonesia pada Jumat (13/7/2012) berencana bakal menggelar unjuk rasa menolak pengesahan Rancangan Undang-undang Pendidikan Tinggi (RUU PT). Mahasiswa menilai ruh dalam RUU PT yang bakal disahkan dalam sidang paripurna DPR menjadi UU PT pada Jumat besok adalah komersialisasi dan liberalisasi pendidikan.

"Hari ini  mahasiswa sudah berunjuk rasa. Besok juga tetap berunjuk rasa menolak pengesahan RUU PT," kata Yogo Daniyanto dari Front Mahasiswa Nasional saat hadir dalam diskusi panel Kompas bertajuk Mengkaji RUU Pendidikan Tinggi Menuju Pendidikan Tinggi Indonesia Yang Unggul dan Berdaya Saing di Jakarta, Kamis (12/7/2012).

Petani Sawit Surati Presiden

palu, sulawesi tengah,
Merasa tidak ada tanggapan serius dari Pemkab Sanggau, pihak petani di Desa Mawang Muda melalui koordinator desa HTR, Mawang Muda, Safrianus Suden, Kamis (12/7) kemarin mengatakan pihaknya telah melaporkan kepada Presiden terkait perjuangan mereka sejak tahun 2009 seperti penarikan lahan HTI, PT.LS, program HTR dan penertiban Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang sejauh ini belum ada realisasi.

“Sebagai usaha terakhir kami telah berkirim surat kepada bapak Presiden RI agar dapat mendorong percepatan proses proyek kehutanan di Desa Mawang Muda, Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau. Surat tersebut kami kirimkan pada tanggal 4 Juli 2012 sebagai bentuk perjuangan terakhir kami,” jelasnya. Dalam pengaduannya kepada presiden, disampaikan bahwa program HTR di Desa Mawang Muda telah diusulkan oleh Bupati Sanggau kepada Menhut melalui surat nomor 522/803/Hutbun.B tanggal 31 Maret 2011 dengan pencadangan lokasi seluas 5.691 ha dan tidak tumpang tindih dengan areal HTI PT. LS yang telah gagal membangun program HTI pola transmigrasi, pencadangan lahan untuk HTR telah ditinjau dari Kementerian Kehutanan ke Desa Mawang Muda namun sampai saat ini SK pelaksanaan program HTR dari Kementerian Kehutanan belum juga diterbitkan.

Anak Korban Banjir di Morowali belum Ditemukan

Morowali - Sulawesi Tengah

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Ruslan Mustafa, mengatakan petugas BPBD belum menemukan satu dari dua korban yang hilang akibat banjir di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

"Korban yang belum ditemukan itu bernama Tuanderi, 9, warga Kecamatan Petasia," kata Ruslan di Palu, Kamis (12/7).

Sedangkan korban lainnya, Kevin, 6, yang hanyut terbawa banjir telah ditemukan di Sungai Tambalako pada Rabu (11/7) dalam kondisi tidak bernyawa. Kedua korban, kata Ruslan, hanyut terbawa arus saat hendak menyeberangi sungai di wilayah itu pada Sabtu (7/7).

Anggota DPR: Ada mafia pupuk di Indonesia

Palu, Sulawesi Tengah,

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo mengatakan distributor dan pengencer pupuk urea bersubsidi adalah pihak yang paling sering melakukan penyimpangan sehingga petani tak bisa menikmati pupuk bersubsidi. 

"Modus dari mafia pupuk ini adalah pelaku biasanya distributor dan pengencer yang ditunjuk perusahaan pupuk menjual pupuk kepada orang yang tidak seharusnya menerima dan yang sudah ada dalam daftar Rencana Data Kebutuhan (RDK)," kata Firman kepada ANTARA News di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis. 

Ia menyebutkan, pupuk urea bersubsidi ini diajukan berdasarkan RDK yang diajukan kelompok tani, diketahui kepala desa. RDK lalu menjadi rujukan untuk mendapat alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat.

FREEPORT TUNGGU IZIN PAKAI LAHAN DARI MENHUT

Palu, Sulawesi Tengah,

PT Freeport Indonesia masih menunggu izin pinjam pakai kawasan lahan hutan dari Menteri Kehutanan.

 
Juru Bicara Freeport Indonesia, Ramdani Sirait di Jakarta, Kamis, mengatakan surat permohonan izin pinjam pakai tersebut sudah dikirim ke Menteri Kehutanan. "Tinggal menunggu persetujuan," katanya.

Menurut dia, lahan hutan yang diajukan permohonan izinnya itu telah mendapat rekomendasi Gubernur Papua.

Ramdani juga mengatakan, dalam jangka waktu 15 tahun, luas areal tambang Freeport telah berkurang dari 2,6 juta hektar menjadi hanya 202 ribu hektar.

Mungkinkah, Nasionalisasi Pertambangan & Migas?

Palu-Sulawesi Tengah,

Dalam ayat 3 Bab XIV Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, jelas dinyatakan bahwa segala hal seperti, air, tanah, hasil Bumi Indonesia dikuasai oleh Negara untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Secara harfiah dalam Pasal tersebut, utuh, menyeluruh bahwa segala hal sensitif, strategis bahkan pribadi (Indonesia) alangkah bijak tetap dikuasai Negara. Termasuk Migas dan Pertambangan didalamnya.

Petani Gelar Kongres Garam di Madura

Palu-Sulawesi Tengah,

Para petani garam dari beberapa daerah di Indonesia berkumpul dan menyelenggarakan Kongres Garam di Pondok Pesantren Nurul Amanah, Basanah, Tanah Merah, Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Rabu (11/7/2012). Mereka menyatukan pikiran dan merumuskan strategi untuk menyejahterakan petani garam.

"Garis pantai Indonesia sangat panjang dan potensi banyak, tetapi petani garam kesejahteraannya di bawah buruh," kata Wakil Ketua Panitia Kongres Garam Rokib Ismail. Kongres yang pertama kali diadakan ini merupakan kerja sama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Para petani garam yang mengikuti kongres ini antara lain berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo akan menghadiri acara itu.

Mempertahankan Kebudayaan Daerah

AG-Palu Sulawesi Tengah

Oleh : Muhammad Gunari

Kecemasan kita terhadap punahnya kebudayaan daerah membentuk sebuah ilustrasi miris: pada suatu saat kebudayaan daerah itu tinggal makam keramat yang dipuja. Di satu sisi kita telah mengagung-agungkan kesenian tradisional sebagai asset kebudayaan daerah. Di lain kenyataan, eksistensi kehidupan kebudayaan daerah sudah layu. Nyaris mati atau tidak terpakai lagi dalam kehidupan masyarakat kita. Kenyataan pahit itu makin didukung pengaruh globalisasi dan sikap generasi muda kita yang makin rapuh saja menerima arus kebudayaan asing. Desa dengan homogenitas penduduknya ternyata tak bisa kita pungkiri, desalah sebenarnya pusat kebudayaan daerah itu. Dan memang akar kebudayaan daerah—baca: tradisonal—lahir dan tumbuh dari desa. Masyarakat desa yang monokultur merupakan apresiator kebudayaan yang teguh dan loyal dalam mempertahankan tradisi leluhurnya.

Lihat saja betapa upacara-upacara tradisional semacam ruwatan dari Jawa, reba dari Riau, pesta Gendang Guro Aron (Karo) dan sebagainya merupakan tradisi masyarakat desa yang masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Belum lagi upacara-upacara adat perkawinan dan kesenian tradisional, hidup dan berkembang di alam pedesaan kita.

Dayak Meratus Gelar Ritual "Aruh"

AG Palu Sulawesi Tengah,

Masyarakat adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, menggelar rangkaian ritual "Aruh" dalam bentuk upacara adat sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen.

Seorang tokoh masyarakat adat Dayak Alai, Sub Etnis Dayak Meratus Balai Panyatnyan Agung Mula Adat di Datar Ajab, Desa Hinas Kanan, Kecamatan Hantakan, sekitar 35 kilometer Barabai, Ibu Kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah Mido Basmi di Barabai, Rabu, mengatakan, rangkaian ritual "Aruh yang terdiri atas beberapa tahapan.

Ketua dan Sekretaris KPUD Jadi Tersangka

AG Palu - Sulawesi Tengah,

SATU demi satu komisioner KPU Sigi, Sulawesi Tengah, menjadi pesakitan karena diduga tersangkut kasus korupsi dana Pemilu Kada Gubernur Sulawesi Tengah 2011. Setelah Ketua KPU Muh Fahri Lamantjo ditetapkan sebagai tersangka, kemarin giliran Sekretaris KPU Ilham Lahaua yang dijerat dengan status serupa oleh Kejari Donggala.

"Dua tersangka sebelumnya, bendahara pembantu dan ketua KPU, menginformasikan keterlibatan Ilham. Ia berperan kuat dan tanggung jawab anggaran juga berada di tangan sekretaris KPU," tutur Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Donggala Dapot Manurung.

Warga Desa Oekopa Resah Terancam Limbah Mangan

awam green,
Warga Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, resah atas ulah para pengusaha mangan. Warga sekitar bersikeras menolak aktivitas tambang mangan dan rencana pembangunan pabrik pengolah batu mangan di dalam kampung itu.

Warga di Kampung Oekopa merasa terancam, pembuangan limbah olahan batu mangan akan meracuni aliran air yang mengaliri ratusan hektare lahan persawahan di Desa Oekopa, Desa Oerinbesi, dan dua desa tetangga lainnya.

"Kami tolak kehadiran serta aktivitas PT Gema Energy Indonesia di desa kami, lahan sawah terancam dialiri limbah olahan batu mangan, lalu bagaimana dengan dampak lingkungan juga kesehatan kami di sini," kata tokoh masyarakat setempat, Gabriel Manek, yang diamini oleh beberapa warga Oekopa lainnya, Senin (9/7/2012).