awam green, palu-sulawesi tengah,
Jelang Pertemuan Petani Internasional
Pembaruan agraria merupakan
solusi untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Reforma agraria juga
dinilai akan meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan
petani. Demikian sebagian rekomendasi yang dihasilkan Lokakarya Agraria
Internasional yang digelar lebih 100 petani dari 40 negara di
Bukittinggi Selasa-Jumat (10-13 Juli).
Ketua Umum Serikat Petani
Indonesia (SPI) Henry Saragih yang juga Koordinator Umum Gerakan Petani
Internasional (La Via Campesina) mengatakan, pembaruan agraria
perlu dilakukan untuk menata kembali struktur ketimpangan
penguasaan agraria tersebut. ”Pendistribusian tanah pada petani,
khusus peruntukkannya bagi pembangunan pertanian pangan, merupakan
syarat utama dalam pembangunan kedaulatan pangan dengan basis
keadilan rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, lahan
pertanian milik petani di seluruh dunia terus berkurang dari tahun ke
tahun, termasuk di Indonesia. ”Penguasaan tanah di tingkat rumah tangga
petani di Indonesia rata- rata hanya 0,3 hektare. Ini sangat
berpengaruh terhadap kurangnya produksi pangan dan tingkat
kesejahteraan petani,” kata pimpinan 200 juta petani dari 170 negara
tersebut.
Ketua Bidang Kajian
Strategis Nasional SPI Achmad Yakub menambahkan, pembaruan agraria
untuk merupakan solusi bagi krisis ekonomi yang terjadi di Eropa dan
Amerika serta krisis harga dan pangan yang terus berlangsung di dunia
internasional. ”Melalui deklarasi kedaulatan pangan, kita tidak hanya
ingin mewujudkan kedaulatan pangan, tapi ingin membangun peradaban
dunia yang baru,” ujarnya.
Para pemimpin dunia
termasuk pemerintah Indonesia diimbau tidak lagi mengikuti jejak
pembangunan di Eropa dan Amerika. ”Petani menginginkan pembangunan
yang menjunjung nilai kemanusian, lingkungan hidup serta memiliki
solidaritas.”
Dunia internasional, saat
ini dihancurkan dengan sistem ekonomi yang saling mematikan. “Ekspor
CPO dari perusahaan Indonesia telah mematikan petani kelapa di India.
Sebaliknya, impor produk pertanian dari Thailand juga mematikan petani
Indonesia,” kata Yakub.
Dalam lokakarya selama tiga
hari di Bukittinggi, para petani dari seluruh dunia saling bertukar
pengalaman tentang proses pembaruan agraria, cara meraih keberhasilan
bahkan kesalahan-kesalahan, agar tak mengulanginya lagi di masa
depan.
”Banyak dari kaum muda yang
ingin bekerja di pertanian yang tak punya akses terhadap lahan harus
pergi ke kota. Perempuan di pedesaan yang punya hak atas tanah harus
pergi ke luar negeri untuk menjadi buruh migran,” ujar Yen-Ling Tsai
dari Taiwan Rural Front.
Sementara, di Indonesia,
kaum muda dan perempuan ini seringkali harus melawan perusahaan raksasa
dalam mempertahankan lahan dan wilayah mereka. Dalam sepuluh
perusahaan teratas yang berinvestasi untuk perampasan tanah, tiga di
antaranya mengambil lokasi di Indonesia: Indah Kiat Pulp & Paper
(2,3 juta ha), Tata Power (2 juta ha), dan Sinar Mas Grup (1,6 juta ha).
Sementara banyak
perusahaan lain berlomba-lomba mencaplok lahan di negeri ini.
Keresahan mengenai perampasan lahan, sulitnya investasi di
pedesaan, serta mempertahankan hak atas tanah dan wilayah petani
dan masyarakat adat juga sampai ke masyarakat internasional.
Setidaknya, saat ini ada dua
inisiatif di level tersebut, yang pertama adalah Panduan Sukarela
mengenai Pengaturan Hak Guna Lahan, Perikanan dan Kehutanan di
Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), serta pengakuan hak
asasi petani di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dikonfirmasi mengenai hal
ini, Paolo Groppo dari Divisi Pembangunan Pedesaan FAO yang juga hadir
dalam acara ini menyatakan, “Inisiatif dari bawah sangat penting, dan
FAO terus memfasilitasi hal tersebut seperti yang dilakukan pada kasus
Panduan Sukarela mengenai Pengaturan Hak Guna Lahan, Perikanan dan
Kehutanan.”
Setelah menggelar lokakarya, para
petani akan mengikuti Seminar Reforma Agraria Abad 21 yang digelar di
Balai Sidang Bung Hatta, Bukittinggi pada Sabtu (14/7) dan ditutup pada
Minggu (15/7) dengan perayaan peringatan hari lahir SPI ke-14 di Jorong
Sibaladuang, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luhak, Kabupaten
Limapuluh Kota. Utusan Khusus Presiden Bidang Penanggulangan
Kemiskinan HS Dillon, Gubernur Irwan Prayitno dan Bupati Limapuluh Kota
Alis Marajo dijadwalkan menghadiri acara tersebut. (rul)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar