Polisi Belum Akan Tarik Brimob dari Areal PTPN VII

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menyatakan belum akan menarik satuan Brigade Mobil (Brimob) yang ditempatkan di areal konflik agraria di PTPN VII unit Cinta Manis. Kesatuan Brimob inilah yang diturunkan dalam bentrok di desa Limbang Jaya, Ogan Ilir, Jumat pecan lalu. Sekitar 1400 personil Brimob itu berasal dari Brimob Polda Sumsel, Polda Bangka Belitung dan Kelapa dua Jakarta.


Sebelumnya, Komnas HAM meminta agar personil Brimob ditarik untuk mempermudah proses penyidikan. Adapun bagi warga yang tinggal disekitar areal kebun tebu dan pabrik penggilang teb gula milik Negara itu, kehadiran Brimob kerap menggangu aktifitas sehari-hari mereka.

Kepala Biro operasi Polda Sumsel, Kombes Pol Fiandar mengatakan baru akan memulangkan anak buahnya bila kondisi sudah benar-benar aman. Selain itu Fiandar mengakui pemulangan personil ke barak mereka di Bangka Belitung dan Jakarta terkendala sarana angkutan atau trasportasi.

“Sekarang mereka terpaksa tetap di lokasi sampai kondisi aman. Kami bukan tidak memperhatikan masukan dari banyak pihak yang inginkan adanya penarikan personil,” kata Kombes Pol. Fiandar, Jumat, 3 Agustus 2012.

Penambahan Personil Brimob itu terjadi dalam satu bulan terakhir seiring semakin gencarnya aksi unjuk rasa di areal PTPN VII maupun di Palembang. Informasi yang didapat dilapangan menyebutkan insiden berdarah Jumat, 27 Juli lalu itu merupakan puncak kehadiran anggota Brimob di daerah itu. Dalam bentrok itu seorang remaja bernama Angga bin Dermawan tewas tertembak.

Fiandar berjanji pemulangan secara bertahap akan dlakukan mulai pekan depan. “Kami terkendala angkutan juga sehingga terpaksa Senin nanti penarikan baru bisa dilakukan, itu pun belum bisa semuanya. Tahap awal sekitar 700 orang” ujar Fiandar.

Sementara itu, Hadi Jatmiko, pendamping warga dari 21 desa di Ogan ilir menuturkan warga merasa terusik atas kehadiran satuan aparat Brimob. Tidak jarang menurut Hadi jatmiko, personil elite kepolisian itu kerap melakukan intimidasi dan tindak kekerasan terhadap warga di kampung.

“Harus segera ditarik agar masyarakat lebih aman dalam beraktifitas, kehadiran aparat justru memperkeruh suasana,” tutur Hadi Jatmiko.

PARLIZA HENDRAWAN

www.tempo.co