Palu, Sulteng
HARIANMERCUSUAR - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Provinsi Sulteng merekapitulasi sejak Januari hingga November 2012 telah terjadi 25 kali bentrokan antar warga atau konflik horisontal.
Oleh: Misbah Hidayat
Kepala Badan Kesbangpolinmas Sulteng, Iskandar Nasir mengungkapkan bahwa jumlah bentrokan terbanyak terjadi di Kabupaten Sigi, yakni sebanyak 12 kali, disusul Kota Palu sebanyak delapan kali, Kabupaten Donggala tiga kali, Parigi Moutong (Parmout) sekali, Morowali sekali, Banggai sekali dan Buol sekali.
Menyikapi kejadian tersebut, Iskandar mengaku pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah membentuk tim dengan mengumpulkan berbagai tokoh masyarakat yang dimaksudkan untuk mengimbau masyarakat agar berdamai.
Terkait kasus konflik yang berujung bentrok, pak Gubernur tidak akan lepas tangan dan tetap intensif memantau. Kalaupun beliau tidak di Palu, saya tetap dikomando lewat SMS atau telepon. Tapi tanggungjawab pengamanan lebih teknis diserahkan ke walikota dan bupati masing-masing. Pak Gubernur bukan serta merta selalu terlibat langsung, tapi tetap melakukan pembinaan. Meski demikian, di waktu-waktu tertentu pak Gubernur tetap turun langsung menangani penyelesaian kasus-kasus ini, ujar Iskandar, Rabu (8/11).
Menurutnya, setiap kasus konflik selalu Kesbangpolinmas laporkan secara rinci ke Dirjen Kesbangpolinmas Pusat untuk disampaikan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI. Ia mengatakan, tanggal 22 November mendatang akan digelar rapat sinergitas penanganan konflik dan terorisme yang akan dihadiri kepala BNPT Pusat, Dirjen Kesbangpolinmas hingga bupati dan camat-camat yang wilayahnya rawan konflik dan teror.
Di Sulteng, ada enam daerah yang rawan konflik, yaitu Kabupaten Poso, Sigi, Donggala, Parmout, Morowali dan Kota Palu. Untuk itu, rapat sinergitas itu nantinya kami targetkan dapat melahirkan rekomendasi yang akan menjadi kebijakan gubernur dalam penanganan konflik dan teror.
Contohnya bupati harus kembangkan peran siskamling, tamu wajib lapor 1x24 jam hingga kades atau lurah harus lebih peka terhadap kondisi wilayahnya masing-masing. Namun beberapa contoh item itu baru akan dibahas di rapat nanti, tuturnya.
Iskandar menyatakan, pemicu konflik di Sulteng didominasi perselisihan antarpemuda. Sehingga kedepannya pemprov akan lebih intensif melakukan pembinaan terharap pemuda, khususnya yang pengangguran seperti memberikan pelatihan ketrampilan, merekrut pemuda untuk diberi pekerjaan hingga iven-iven olahraga dan seni.
Upaya-upaya ini merupakan solusi permanen, sehingga rumusannya harus benar-benar matang karena akan diberlakukan untuk jangka panjang, singkatnya.
Oleh: Misbah Hidayat
Kepala Badan Kesbangpolinmas Sulteng, Iskandar Nasir mengungkapkan bahwa jumlah bentrokan terbanyak terjadi di Kabupaten Sigi, yakni sebanyak 12 kali, disusul Kota Palu sebanyak delapan kali, Kabupaten Donggala tiga kali, Parigi Moutong (Parmout) sekali, Morowali sekali, Banggai sekali dan Buol sekali.
Menyikapi kejadian tersebut, Iskandar mengaku pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah membentuk tim dengan mengumpulkan berbagai tokoh masyarakat yang dimaksudkan untuk mengimbau masyarakat agar berdamai.
Terkait kasus konflik yang berujung bentrok, pak Gubernur tidak akan lepas tangan dan tetap intensif memantau. Kalaupun beliau tidak di Palu, saya tetap dikomando lewat SMS atau telepon. Tapi tanggungjawab pengamanan lebih teknis diserahkan ke walikota dan bupati masing-masing. Pak Gubernur bukan serta merta selalu terlibat langsung, tapi tetap melakukan pembinaan. Meski demikian, di waktu-waktu tertentu pak Gubernur tetap turun langsung menangani penyelesaian kasus-kasus ini, ujar Iskandar, Rabu (8/11).
Menurutnya, setiap kasus konflik selalu Kesbangpolinmas laporkan secara rinci ke Dirjen Kesbangpolinmas Pusat untuk disampaikan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI. Ia mengatakan, tanggal 22 November mendatang akan digelar rapat sinergitas penanganan konflik dan terorisme yang akan dihadiri kepala BNPT Pusat, Dirjen Kesbangpolinmas hingga bupati dan camat-camat yang wilayahnya rawan konflik dan teror.
Di Sulteng, ada enam daerah yang rawan konflik, yaitu Kabupaten Poso, Sigi, Donggala, Parmout, Morowali dan Kota Palu. Untuk itu, rapat sinergitas itu nantinya kami targetkan dapat melahirkan rekomendasi yang akan menjadi kebijakan gubernur dalam penanganan konflik dan teror.
Contohnya bupati harus kembangkan peran siskamling, tamu wajib lapor 1x24 jam hingga kades atau lurah harus lebih peka terhadap kondisi wilayahnya masing-masing. Namun beberapa contoh item itu baru akan dibahas di rapat nanti, tuturnya.
Iskandar menyatakan, pemicu konflik di Sulteng didominasi perselisihan antarpemuda. Sehingga kedepannya pemprov akan lebih intensif melakukan pembinaan terharap pemuda, khususnya yang pengangguran seperti memberikan pelatihan ketrampilan, merekrut pemuda untuk diberi pekerjaan hingga iven-iven olahraga dan seni.
Upaya-upaya ini merupakan solusi permanen, sehingga rumusannya harus benar-benar matang karena akan diberlakukan untuk jangka panjang, singkatnya.
Selain konflik, Kesbangpolinmas Sulteng juga mencatat selama Januari hingga November 2012 telah terjadi empat kali penembakan orang tak dikenal (OTK) yang semuanya terjadi di Kabupaten Poso. Sementara kasus teror bom sudah terjadi lima kali, dimana di Kabupaten Poso tiga kali dan di Kabupaten Morowali dua kali. ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar