#menu { background: #333; float: left; list-style: none; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } #menu li { float: left; font: 67.5% "Lucida Sans Unicode", "Bitstream Vera Sans", "Trebuchet Unicode MS", "Lucida Grande", Verdana, Helvetica, sans-serif; margin: 0; padding: 0; } #menu a { background: #333 url("http://i47.tinypic.com/n1bj0j.jpg") bottom right no-repeat; color: #ccc; display: block; float: left; margin: 0; padding: 8px 12px; text-decoration: none; } #menu a:hover { background: #2580a2 url("http://i49.tinypic.com/2vjbz4g.jpg") bottom center no-repeat; color: #fff; padding-bottom: 8px;

Selasa, 03 Juli 2012

Penulis Buku “Lapindo, Konspirasi SBY-Bakrie” Masih Hilang

awam green,

Penulis buku “Lumpur Lapindo File, Konspirasi SBY-BAKRIE”, Ali Azhar Akbar dinyatakan masih hilang. Seharusnya, siang hari ini, Ali Azhar menghadiri sidang kedua di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dimulai pukul 13.30 WIB terkait permohonan uji materi pasal 18 UU APBN-P 2012 tentang alokasi anggaran untuk kepentingan Lumpur Lapindo terhadap pasal 23 ayat (1), pasal 23 C, dan pasal 23 E UUD 1945 sebagai landasan uji materiil.

Saat diminta untuk memperkenalkan diri oleh Hakim Konstitusi, kuasa hukum pemohon, Taufik Budiman menyatakan, bahwa hingga saat ini, Ali Azhar masih hilang kontak. Taufik hanya memperkenalkan dua pemohon lainnya, yaitu Dr. Tjuk Kasturi Sukiadi dan Letjen Marinir (Purn) Soeharto.

“Kami perkenalkan, di sebelah kanan saya, adalah pemohon, Dr Tjuk Kasturi Sukiadi, dan sebelah kanan lagi, Letjen Marinir (Purn) Soeharto. Adapun, bapak Ali Azhar Akbar, hingga saat ini kami masih kehilangan kontak dengan beliau,” kata Taufik Budiman di hadapan majelis hakim, Selasa siang (3/7), di ruang sidang Mahkamah Konstitusi.

Aduhai, Indonesia Mau Bantu IMF Rp 9,2 triliun

awam green, palu - sulteng
Oleh : Amunarso Narso

Inilah negeri kocak, dimana pejabatnya lebih manut ke pihak lain ketibang bekerja membuat sejahtera rakyatnya. Ditengah utang negara yang terus meningkat, dan belum lama ini ribut ribut, bahwa APBN kita kurang duit, sehingga BBM harus naik. Tak lama kemudian terdengarlah kabar pesawat latih tua jatuh hingga menimbulkan korban jiwa.

Aneh, anggaran untuk alokasi pesawat yang akan menjaga kedaulatan negara tak kunjung turun, sementara sang presiden kok mampu membeli pesawat ke presiden hingga, yang kabarnya Rp 800 milyar. Kemudian DPR tak sungkan untuk menolak pembangunan gedung untuk KPK, sementara untuk perjalanan studi banding terus tetap berlanjut.