#menu { background: #333; float: left; list-style: none; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } #menu li { float: left; font: 67.5% "Lucida Sans Unicode", "Bitstream Vera Sans", "Trebuchet Unicode MS", "Lucida Grande", Verdana, Helvetica, sans-serif; margin: 0; padding: 0; } #menu a { background: #333 url("http://i47.tinypic.com/n1bj0j.jpg") bottom right no-repeat; color: #ccc; display: block; float: left; margin: 0; padding: 8px 12px; text-decoration: none; } #menu a:hover { background: #2580a2 url("http://i49.tinypic.com/2vjbz4g.jpg") bottom center no-repeat; color: #fff; padding-bottom: 8px;

Rabu, 04 Juli 2012

5 Provinsi Penghasil Beras Terbanyak

palu-sulawesi tengah-awam green
Perum Bulog melansir pengadaan beras dalam negeri dari awal tahun hingga Juni 2012 mencapai 2.336.217 ton. Bulog menargetkan penyerapan beras petani pada 2012 mencapai 4,1 juta ton.

Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso menjelaskan pulau Jawa masih menjadi penyumbang beras terbesar dibandingkan pulau-pulau lainnya. "Jadi, memang pulau Jawa masih penyumbang beras terbesar dengan total 74,25 persen," kata Sutarto di kantornya, Rabu 4 Juli 2012.

Jawa Timur menjadi provinsi dengan pengadaan beras dalam negeri paling tinggi, mencapai 738.303 ton atau 31,27 persen terhadap volume pengadaan beras nasional. Di peringkat kedua adalah Jawa Tengah dengan total 561.702 ton atau 23,79 persen.

Petani Palas Tetap Jahit Mulut

awam green-palu-sulawesi tengah,
Penyelesaian persoalan tanah yang berujung petani asal Padanglawas (Palas) harus mogok makan dan jahit mulut di depan gedung DPRD Sumut belum memiliki titik temu. Pasalnya, hingga digelarnya rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Sumut wakil Ketua Komisi A dan anggota Komisi A bersitegang akibatnya rapat terpaksa dihentikan sementara.

RDP persoalan tanah digelar, Selasa (3/7) di DPRD Sumut. Pada kesempatan itu, hadir Wakil Direktur Reskrim Polda Sumut AKBP Mashudi, Kapolres Tapsel AKBP Subandria, BPN Sumut diwakili Kabag Sengketa Masniari, perwakilan petani dan unsur Muspika Palas.

Saat RDP berlangsung, politisi Frakdi PDI-Perjuangan, Syamsul Hilal meminta pimpinan rapat agar rekomendasi diubah, karena tidak berpihak kepada rakyart.

“Saya minta melalui pimpinan agar merubah rekomendasi yang dikeluarkan karena rekomendasi tidak sesuai dengan kepentingan rakyat dan aturan UU Pokok Agraria,” sebutnya.