#menu { background: #333; float: left; list-style: none; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } #menu li { float: left; font: 67.5% "Lucida Sans Unicode", "Bitstream Vera Sans", "Trebuchet Unicode MS", "Lucida Grande", Verdana, Helvetica, sans-serif; margin: 0; padding: 0; } #menu a { background: #333 url("http://i47.tinypic.com/n1bj0j.jpg") bottom right no-repeat; color: #ccc; display: block; float: left; margin: 0; padding: 8px 12px; text-decoration: none; } #menu a:hover { background: #2580a2 url("http://i49.tinypic.com/2vjbz4g.jpg") bottom center no-repeat; color: #fff; padding-bottom: 8px;

Jumat, 06 Juli 2012

Pemerintah yakin menang melawan Churchill

awam green,
Pemerintah percaya diri bakal menang melawan perusahaan tambang asal Inggris, Churchill Mining Plc. Pasalnya, pemerintah mempunyai bukti kuat untuk mematahkan langkah arbitrase Churchill atas sengketa tambang batubara di Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Salah satu alasan pemerintah karena perusahaan tambang asing hanya boleh berinvestasi melalui Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKB2B) atau kontrak karya. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, aturan itu sudah tertuang dalam Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara.

Sementara, Churchill melakukan penambangan dibawah tangan bersama izin usaha pertambangan. "Di luar itu melanggar undang-undang," tegas Hatta, Jumat (6/7).

Ratusan petani DS minta perlindungan DPRD

Ratusan petani dari Kabupaten Deli Serdang (DS) mendatangi Gedung DPRD Sumatera Utara, tadi sore. Petani yang tergabung dalam Komite Tani Menggugat (KTM) tersebut, meminta perlindungan kepada anggota dewan Sumut atas teror yang mereka terima.

Dua hari menggelar aksi di depan Kantor Bupati Deli Serdang, KTM merasa tuntutan mereka tidak direspon. Ironisnya, ada indikasi teror kepada para petani yang diduga dilakukan orang-orang suruhan sang Bupati.

“Mereka sudah dua hari berdemo di Kantor Bupati Deli Serdang. Namun dari pengakuan yang kami terima, ada dugaan jika mereka diteror oleh orang-orang suruhan dari bupati. Mereka meminta perlindungan," kata Ketua Komisi A DPRD Sumut, Isma Fadly Pulungan saat menerima perwakilan massa, hari ini.