#menu { background: #333; float: left; list-style: none; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } #menu li { float: left; font: 67.5% "Lucida Sans Unicode", "Bitstream Vera Sans", "Trebuchet Unicode MS", "Lucida Grande", Verdana, Helvetica, sans-serif; margin: 0; padding: 0; } #menu a { background: #333 url("http://i47.tinypic.com/n1bj0j.jpg") bottom right no-repeat; color: #ccc; display: block; float: left; margin: 0; padding: 8px 12px; text-decoration: none; } #menu a:hover { background: #2580a2 url("http://i49.tinypic.com/2vjbz4g.jpg") bottom center no-repeat; color: #fff; padding-bottom: 8px;

Senin, 09 Juli 2012

Ratusan Rumah Terendam Banjir di Morowali

awam green,
Ratusan rumah terendam banjir di beberapa desa di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah akibat guyuran hujan hingga Sabtu malam.

Informasi yang berhasil dihimpun INILAH.COM, Minggu (9/7/12) dini hari,di Kecamatan Bungku Tengah ada 98 rumah yang terendam dan satu kantor Lurah yang retak.

Untuk Kecamatan Bungku Barat sekitar 63 rumah yaitu Desa Bahoe terdapat lima rumah, dimana 2 KKK mengungsi kerumah keluarga yang tidak terendam. Di Desa Wosu rumah masyarakat yang terendam 31 rumah, bahkan diungsikan oleh Badan Penanggulan Bencana ke SD Wosu.

Di Kecamatan Bumi Raya 87 rumah, kecamatan Bungku Timur 70 rumah, bahkan di Desa Kolono ditemukan jembatan putus yang mengakses wilayah Bungku ke Bahodopi serta Desa Nambo terjadi tanah longsor.

Petani Deliserdang Tuntut Pengembalian Lahan

awam green,
Johan Merdeka, Koordinator Aksi dari Komite Petani Menggugat saat dimintai komentarnya menjelaskan, adapun lahan yang dipakai oleh pihak ketiga dalam hal ini pengusaha properti di lahan petani Deliserdang seluas kurang lebih 3000 Ha yang berada di beberapa titik seperti desa Helvetia, Desa Selambo, Desa Marendal 1, kawasan Dagang Kerawang dan Pagar Merbau.

Lanjutnya, sejak empat hingga lima tahun lalu tembok-tembok kokoh khas properti sudah tertancap di kawasan perumahan rakyat. Padahal saat ini tanah selain sudah digunakan puluhan tahun oleh warga, pun tidak ada sama sekali pemberitahuan kepada masyarakat untuk dialihfungsikan untuk sektor properti.

"Kami akan bertahan di sini sampai komite petani menggugat bisa merealisasikan tuntutannya. Kami juga mempertanyakan kenapa bisa berdiri bangunan di sana. Kami menilai ini ulah bupati dan kami akan tetap bertahan di sini kalau perlu meminta mentri dalam negeri bertemu dengan kami," ujarnya kepada Tribun, Minggu (8/7/2012).