Penembakan Aparat Kepolisian Di Balaesang Tanjung Pelanggaran HAM Berat

Semenjak tragedi 18 Juli 2012, situasi Desa Malei salah satu desa di Balaesang Tanjung pada bulan Ramadhan kali ini tidak terasa ramai lagi, seperti halnya pada bulan Ramadhan tahun lalu. Bila tahun kemarin masjid penuh, kini hanya beberapa orang yang berani shalat di masjid. Kini kampung terasa sunyi. Situasi mencekam serta trauma warga masih tergambar dari wajah mereka. “ Polisi masih banyak di sini dan masih melakukan penangkapan, Kapolres tak tepati janjinya “. Keluh seorang warga.

Gambaran situasi demikian di tanggapi serius oleh sekretaris DPC PKB Kab. Donggala, Syafruddin.K. Menurutnya, saat di temui di kantor DPC PKB Donggala, di Donggala, bahwa “ jika dibedah, dari prespektif manapun dan pendekatan apa pun, maka peristiwa penembakan yang di lakukan aparat kepolisian terhadap warga Balaesang Tanjung, tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa ditolerir sama sekali. Karena peristiwa penembakan tersebut merupakan penistaan terhadap kemanusiaan. Karenanya dapat di kategorikan sebagai pelanggaran HAM berat “. Dia juga berharap, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) dapat bekerja untuk melakukan penyelidikan kasus ini secara maksimal.

Kapolda Bungkam, Polisi Penembak Warga Masih Misterius

Sejak terjadinya aksi pro-kontra tambang yang menewaskan salah seorang warga Balaesang Tanjung bernama Masduddin atau Sando, Rabu (18/7) lalu, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah belum menetapkan siapa oknum polisi penembak warga tersebut.

Kepala Polisi Daerah Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Dewa Parsana yang dihubungi via telepon genggam di Palu, Rabu (1/8) pekan lalu memilih bungkam dan tidak menjawab pertanyaan redaksi, mengenai siapa oknum polisi yang dijadikan tersangka terkait penembakan warga di Balaesang Tanjung.