awam green,
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rio+20 tentang pembangunan berkelanjutan
di Rio De Jeneiro, Brasil, 20-22 Juni lalu, dinilai tidak berpihak pada
kemandirian petani.
Karena itu, petani diminta tidak bergantung pada negara dan kebijakan dunia menuju kedaulatan pangan di tingkat lokal.
Hal itu menjadi salah satu pokok bahasan ratusan petani organik Sumatra Barat dalam diskusi hari ketiga pada Galanggang Alam Pertanian Organik (GAPO) II di Istana Rakyat Selaras Alam, Nagari Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, Rabu (27/6).
Karena itu, petani diminta tidak bergantung pada negara dan kebijakan dunia menuju kedaulatan pangan di tingkat lokal.
Hal itu menjadi salah satu pokok bahasan ratusan petani organik Sumatra Barat dalam diskusi hari ketiga pada Galanggang Alam Pertanian Organik (GAPO) II di Istana Rakyat Selaras Alam, Nagari Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, Rabu (27/6).
Pengamat pertanian Nugroho Wienarto mengungkapkan KTT Rio+20 yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak memberi solusi bagi persoalan yang dihadapi petani.
"Perdebatan panjang tentang ekonomi hijau, pembangunan berkelanjutan hingga hak-hak perempuan tidak menghasilkan jalan keluar, khususnya bagi petani," kata Nugroho yang juga konsultan senior pada FIELD-Bumi Ceria itu.
Hasil Rio+20, ulasnya, tidak menjamin ketersediaan pangan dunia bila dibandingkan dengan konsumsinya yang terus meningkat. "Kesuburan tanah terus menurun, hutan-hutan terus ditebangi dan tidak ada pemimpin dunia yang berdiri menghadang itu semua. KTT Rio+20 hanya mengutamakan kepentingan dunia usaha tanpa upaya nyata untuk melindungi hak-hak petani," tegasnya.
Karena itu, menurut Ketua Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (FK4S) Sumbar Fauzan Azim, petani di tingkat lokal mesti mandiri dalam memelihara keragaman hayati sekaligus menjaga ketersediaan benih pangan lokal.
Dalam jambore petani seperti GAPO, lanjut Fauzan, bisa menjadi salah satu wadah komunikasi bagi petani dalam merehabilitasi lingkungan, melestarikan sumber daya hayati dan keragaman genetik.
"Petani juga harus memperjuangkan hak-haknya dalam mengelola benih tanaman
pangan sekaligus mengambil keputusan sendiri tentang benih jenis apa yang
akan digunakan. Karena pangan adalah urusan orang banyak."
Di arena GAPO, jelas Fauzan, petani sudah mulai mengembangkan pemuliaan benih lokal. "Kami memiliki percontohan di lima kabupaten/kota di Sumbar. Di Pesisirselatan kami mengembangkan 11 jenis padi local, 11 jenis di Kota Padang dan 23 jenis di Kabupaten Agam."
Para petani mengupayakan suplai dan distribusi benih yang aman tanpa intervensi. (HR/OL-15)
Penulis : Hendra Makmur
Tidak ada komentar:
Posting Komentar