awam green
Oleh: Imansyah Rukka
SALAM Petani Indonesia. Apa kabar petani
Indonesia? Kali ini Petani Center sebagai salah satu LSM Nasional ingin
memberikan sedikit prespektif serta membuka pandangan masyarakat
terhadap keadaan petani kita saat ini di Indonesia.
Yang saya maksud kali ini adalah petani tanaman pangan terutama padi. Setelah beberapa tahun pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai program untuk mendokrak stok pangan nasional ternyata ada yang masih dilupakan pemerintah, yaitu nasib petani itu sendiri. Sehingga seakan-akan petani hanyalah sebuah lilin, yang menerangi sekelilingnya namun sedikit demi sedikit dirinya akan terbakar habis.
Pemerintah perlu membuat terobosan kebijakan yang benar-benar memikirkan
nasib petani ke depan. Jangan sampai keadaan petani semakin miskin dan
tidak menentu sehingga generasi penerus petani akan habis karena
menganggap menjadi petani tidak ada yang bisa diharapkan.
Penyebab utama kemiskinan petani adalah karena kepemilikan lahan yang relatif sempit. Kita biasa menyebutnya sebagai petani gurem. Rata-rata kepemilikan lahan petani Indonesia adalah di bawah 0,25 hektare. Jika anda ingin mengetahui berapa kecil pendapatan seorang petani yang mempunyai lahan garapan 0,25 hektare silakan melanjutkan membaca artikel ini. Kisah di bawah ini hanyalah kutipan yang maspary baca dari sebuah harian Kompas.
Ironis sekali ternyata petani Indonesia masih miskin. Pendapatan rumah tangga petani saat ini ada yang hanya Rp300.000 per bulan. Itu pun kalau panen padinya dalam kondisi bagus dan iklim bersahabat. Perlu kebijakan revolusioner untuk mencegah pemiskinan petani yang semakin meluas.
Penelusuran LSM Nasional Petani Center di sejumlah sentra produksi padi di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan mulai dari Gowa, hingga Bantaeng, sejak Minggu hingga Selasa (4/5/2012), menunjukkan, pemiskinan petani memang nyata terjadi.
Di lapangan, Daeng Gassing (46), salah seorang petani buruh Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, menyatakan, saat ini ia hanya mengolah lahan sawah 0,25 bau atau sekitar 1.700 meter persegi (1 bau sekitar 0,7 hektarE atau 7.096 meter persegi).
Lahan ini pemberian orangtuanya, mantan pegawai negeri. Pemilik lahan satu bau itu saat ini menggarap lahan sewa 0,25 hektarE. Dengan mengolah lahan 1.700 meter persegi, pendapatan bulanan Mujib hanya Rp300.000-Rp400.000 per bulan. Itu pun dengan catatan kalau panen padi tidak ada gangguan.
Karena tidak mencukupi kebutuhan, sekalipun dia masih membujang, Dg. Gassing mencari tambahan penghasilan dari berjualan benih dan pupuk. Paling tidak untuk kedua usaha sampingannya itu, Mujib mendapatkan tambahan penghasilan bulanan Rp100.000-Rp200.000 per bulan. Dengan begitu, total penghasilannya menjadi Rp500.000-Rp600.000. Jumlah ini berbeda jauh dari pendapatan ayahnya yang dulu sebagai petani dengan lahan satu bau dan bekerja sebagai pegawai negeri sipil.
”Meski saya sudah cari tambahan penghasilan, tetap kecil pendapatannya,” kata Dg. Gassing, yang pernah juga mencoba membudidayakan lele, tetapi malah merugi Rp700.000. Berharap mendapat tambahan penghasilan, ia justru merugi.
Lain halnya Hadi Subeno (50), petani dari Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, saat ditemui sedang menjadi buruh panen di Desa Selapura, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, mengatakan, selama ini ia hanya bertani pada lahan sewa seluas 1.700 meter persegi.
Dengan biaya sewa tanah sebesar Rp1,5 juta sekali musim tanam, ia sering tidak bisa mendapatkan hasil. Rata-rata, hasil penjualan padi pada lahan tersebut sebesar Rp2,5 hingga Rp3 juta. Padahal, ia juga masih harus mengeluarkan biaya tanam sekitar Rp1 juta. ”Sering tidak dapat apa-apa, tidak nombok, tetapi juga tidak untung,” katanya.
Beberapa warga di Kecamatan Bissapu Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, beralih dari petani menjadi buruh tani lantaran hasil pertanian tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup. Sekarang mereka hidup dengan mengandalkan upah buruh tani dan kerja serabutan.
Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin, saat dihubungi secara terpisah di Jakarta, juga mengakui pemiskinan petani yang menjadi-jadi dan terus meluas sebagai dampak fragmentasi lahan pertanian.
”Mau menggunakan perhitungan model apa saja, dengan kepemilikan
lahan sempit tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup mendasar mereka,”
kata Bustanul menjelaskan. Ia menghitung, dengan kepemilikan lahan
kurang dari 0,5 hektare, kebutuhan hidup petani yang bisa dipenuhi dari
usaha pertanian mereka maksimal 54 persen.
Petani Indonesia masih miskin, pemerintah tidak boleh melupakan kesejahteraan petani kita. Harus ada kebijakan yang memberikan kepastian penghasilan bagi petani kita. Harus ada jaminan nilai jual terhadap hasil produksi para petani. Jangan sampai petani sudah mati-matian mempertahankan produksi tetapi akhirnya sangat dikecewakan oleh harga jual yang sangat murah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar