awam green
Petani yang tergabung dalam Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah atau
SPPQT menuntut pemerintah untuk mewujudkan reforma agraria dan melindungi
petani dari serbuan produk pertanian impor. Untuk itu, kelembagaan petani akan
diperkuat agar terus memperjuangkan kesejahteraan mereka.
Ruth Murtiasih, Ketua SPPQT yang baru terpilih dalam Kongres IV SPPQT,
mengatakan hal itu di Kota Salatiga, Jawa Tengah, Jumat (18/5). Menurut Ruth,
perjuangan petani yang akan terus diupayakan adalah mewujudkan reforma agraria
yang hingga kini belum terwujud.
”Akses petani terhadap lahan pertanian masih sangat minim. Dari 16.000
anggota kami, 50 persen di antaranya tak memiliki lahan. Mereka adalah para
buruh tani, serta yang bekerja serabutan,” kata Ruth.
Para petani juga banyak menghadapi konflik dengan perkebunan, PT Perhutani,
ataupun taman nasional. Petani penggarap yang berada di sekitar hutan, kebun,
atau areal taman nasional banyak mendapat tekanan ataupun kriminalisasi.
Selain itu, petani juga harus melawan kebijakan impor produk pertanian.
Produk impor itu telah merusak harga jual produk lokal.
Ruth menyadari, tanpa desakan yang kuat, pemerintah tidak akan membuat
kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Petani juga tidak bisa sepenuhnya
bergantung pada kebijakan pemerintah. Petani harus mandiri.
Saat pembukaan Kongres IV, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan
Iskan mengatakan, pemerintah mengupayakan untuk membatasi impor. Selama ini,
Dahlan mengakui banyak produk impor yang tidak layak beredar di pasaran.
”Kalau menghentikan impor tidak mungkin, dan tidak boleh. Akan tetapi,
prosedur impor akan diperketat agar hanya yang memenuhi standar kualitas yang
bisa masuk ke Indonesia,” kata Dahlan. (UTI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar