Bencana gempa bumi yang terjadi di tiga kecamatan di
Kabupaten Sigi serta banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong
(Parmout) membuat ketahanan pangan Sulteng sedikit goyah. Pasalnya, Kabupaten
Parmout dan Kabupaten Sigi adalah daerah lumbung pangan.
“Memang saat ini kondisi pangan kita lagi goyang, tapi cadangan pangan kita sebanyak 40 ribu ton beras, masih mampu menstabilkan kondisi pangan kita. Selain cadangan kita masih cukup banyak, cadangan pangan di daerah pun juga masih cukup,” ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan Sulteng, Rusdi Bactiar Rioeh.
Berdasarkan data yang dikeluarkan BI Sulteng, stok beras Divre Bulog pada akhir
Juni 2012 tercatat sebesar 15.413 ton, atau turun sebesar -14,24% dibandingkan
stok periode yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan II-2012 Bulog Divre
Sulteng telah melakukan realisasi pengadaan beras sebesar 7.758 ton dari target
yang ditetapkan sebesar 15.000
ton.
Adanya panen raya padi serta kenaikan HPP beras sejak Februari 2012 lalu menyebabkan
terjadinya peningkatan realisasi pengadaan pada triwulan II dibandingkan triwulan
I yang hanya sebesar 875 ton. “Memang saat ini kondisi pangan kita lagi goyang, tapi cadangan pangan kita sebanyak 40 ribu ton beras, masih mampu menstabilkan kondisi pangan kita. Selain cadangan kita masih cukup banyak, cadangan pangan di daerah pun juga masih cukup,” ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan Sulteng, Rusdi Bactiar Rioeh.
Rusdy menjelaskan, bahwa kondisi daerah Parigi Moutong saat ini sangat memperihatinkan karena ada sekitar 1.424 jiwa atau 326 KK kehilangan harta benda.
DAMPAK LEGAL LOGGING
Terjadinya banjir bandang di Kabupaten Parmout dan Kota Palu diduga disebabkan oleh adanya izin penebangan hutan secara legal (resmi). Hal itu bisa dilihat dari menumpuknya kayu gelondongan di jembatan Boyantongo. Banjir bandang di Kota Palu juga terjadi akibat dampak penebangan resmi di Kabupaten Parmout itu.
Institut Transformasi Lokal (Instal) Sulteng, mendesak Pemkab Parmout menunda sementara waktu (moratorium) penebangan hutan di kabupaten itu.
“Saya menghimbau kepada pemerintah daerah untuk melakukan moratorium pemberian izin penebangan hutan. Kita saksikan bersama, banyaknya gelondongan kayu yang hanyut beserta longsoran lumpur, berarti ada penebangan diatas sana,” tegas Direktur Instal Sulteng, Ibrahim Hafid di Parigi, Selasa (28/8).
Menurut Ibrahim Hafid, banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Parigi Selatan, seharusnya menjadi bahan pembelajaran bagi Pemkab Parmout, untuk lebih efektif dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam, dengan tetap berpijak pada mekanisme peraturan tata ruang yang ada.
Selain itu, Ibrahim juga menghimbau instansi terkait dalam hal ini Dishutbun dan pihak kepolisian untuk lebih intensif melakukan pengawasan penebangan liar di wilayah Parmout.
“Saat ini Kabupaten Parigi Moutong menjadi daerah rentan banjir bila terjadi hujan dalam beberapa jam saja, artinya pada beberapa titik ada wilayah hutan yang semakin kritis karena penebangan liar,” tandas Mantan Direktur Walhi Sulteng itu.
Kabid Pengusahaan Hutan (PH) Dishutbun Parmout, Hengki Idrus menjelaskan, bahwa Dishutbun tidak lagi mengeluarkan izin ekploitasi hasil hutan untuk wilayah Sausu-Parigi, yang mencakup Kecamatan Parigi Selatan.
“Kami memahami bahwa wilayah Parigi dan Sausu adalah wilayah yang rentan banjir, sehingga tak ada lagi izin ekploitasi hasil hutan yang dikeluarkan untuk wilayah tersebut,” jelas Hengki.
Hengki menambahkan, bahwa penyebab terjadi banjir di Kecamatan Parigi Selatan diduga karena aksi perambahan hutan yang dilakukan warga untuk dijadikan lahan perkebunan.
“Akibatnya terjadi land clearing atau pembersihan lahan dengan sistem tebang habis,” sesal Hengki.
Lebih lanjut kata Hengki, karena tak memiliki izin untuk penebangan kayu, maka warga tidak dapat memanfaatkan kayu mereka untuk dijual, akibatnya terjadi penumpukan gelondongan kayu di lahan terbuka. Karena utama masyarakat bukan untuk kayu, melainkan untuk lahan perkebunan.
“Dan yang dibuka menjadi lahan perkebunan adalah wilayah tangkapan air, yang menjadi penyanggah utama sistem hidrologi air. Akibatnya ketika terjadi hujan dalam waktu lama, air hujan menjadi limpasan permukaan (run off) meluncur ke bantaran sungai dan menjadi banjir bandang,” tutup Hengki.
Dari data resmi yang dikelurakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parmout, pada bencana banjir Sungai Dolago pada Sabtu malam (25/8) menyebabkan tiga desa rusak parah, satu orang meninggal dunia dan satu orang hilang, 34 rumah hanyut5, 242 rumah rusak berat, 616 kebun kakao dan kelapa rusak, 126 hektar tanaman padi fuso, 39 ekor sapi mati,dan 15 unit sepeda motor hilang, serta dua gereja rusak berat. MG8/GUS/FAH
Terjadinya banjir bandang di Kabupaten Parmout dan Kota Palu diduga disebabkan oleh adanya izin penebangan hutan secara legal (resmi). Hal itu bisa dilihat dari menumpuknya kayu gelondongan di jembatan Boyantongo. Banjir bandang di Kota Palu juga terjadi akibat dampak penebangan resmi di Kabupaten Parmout itu.
Institut Transformasi Lokal (Instal) Sulteng, mendesak Pemkab Parmout menunda sementara waktu (moratorium) penebangan hutan di kabupaten itu.
“Saya menghimbau kepada pemerintah daerah untuk melakukan moratorium pemberian izin penebangan hutan. Kita saksikan bersama, banyaknya gelondongan kayu yang hanyut beserta longsoran lumpur, berarti ada penebangan diatas sana,” tegas Direktur Instal Sulteng, Ibrahim Hafid di Parigi, Selasa (28/8).
Menurut Ibrahim Hafid, banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Parigi Selatan, seharusnya menjadi bahan pembelajaran bagi Pemkab Parmout, untuk lebih efektif dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam, dengan tetap berpijak pada mekanisme peraturan tata ruang yang ada.
Selain itu, Ibrahim juga menghimbau instansi terkait dalam hal ini Dishutbun dan pihak kepolisian untuk lebih intensif melakukan pengawasan penebangan liar di wilayah Parmout.
“Saat ini Kabupaten Parigi Moutong menjadi daerah rentan banjir bila terjadi hujan dalam beberapa jam saja, artinya pada beberapa titik ada wilayah hutan yang semakin kritis karena penebangan liar,” tandas Mantan Direktur Walhi Sulteng itu.
Kabid Pengusahaan Hutan (PH) Dishutbun Parmout, Hengki Idrus menjelaskan, bahwa Dishutbun tidak lagi mengeluarkan izin ekploitasi hasil hutan untuk wilayah Sausu-Parigi, yang mencakup Kecamatan Parigi Selatan.
“Kami memahami bahwa wilayah Parigi dan Sausu adalah wilayah yang rentan banjir, sehingga tak ada lagi izin ekploitasi hasil hutan yang dikeluarkan untuk wilayah tersebut,” jelas Hengki.
Hengki menambahkan, bahwa penyebab terjadi banjir di Kecamatan Parigi Selatan diduga karena aksi perambahan hutan yang dilakukan warga untuk dijadikan lahan perkebunan.
“Akibatnya terjadi land clearing atau pembersihan lahan dengan sistem tebang habis,” sesal Hengki.
Lebih lanjut kata Hengki, karena tak memiliki izin untuk penebangan kayu, maka warga tidak dapat memanfaatkan kayu mereka untuk dijual, akibatnya terjadi penumpukan gelondongan kayu di lahan terbuka. Karena utama masyarakat bukan untuk kayu, melainkan untuk lahan perkebunan.
“Dan yang dibuka menjadi lahan perkebunan adalah wilayah tangkapan air, yang menjadi penyanggah utama sistem hidrologi air. Akibatnya ketika terjadi hujan dalam waktu lama, air hujan menjadi limpasan permukaan (run off) meluncur ke bantaran sungai dan menjadi banjir bandang,” tutup Hengki.
Dari data resmi yang dikelurakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parmout, pada bencana banjir Sungai Dolago pada Sabtu malam (25/8) menyebabkan tiga desa rusak parah, satu orang meninggal dunia dan satu orang hilang, 34 rumah hanyut5, 242 rumah rusak berat, 616 kebun kakao dan kelapa rusak, 126 hektar tanaman padi fuso, 39 ekor sapi mati,dan 15 unit sepeda motor hilang, serta dua gereja rusak berat. MG8/GUS/FAH
Tidak ada komentar:
Posting Komentar