Sebanyak 18 organisasi yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) melihat konflik agraria yang terjadi disebabkan monopoli atas tanah yang dilakukan perusahaan perkebunan, tambang skala besar maupun berbagai institusi negara yang berwujud Perhutani, Perkebunan Negara dan taman nasional.
Rahman dari serikat pekerja petani sawit Buol mengatakan, monopoli atas tanah itu menyebabkan penyempitan lahan pertanian dan hilangnya tanah petani secara masif.
" PT Hardaya Inti Plantations telah merampas tanah garapan kami. Tanah yang sekarang mereka garap merupakan tanah APL atau areal penggunaan lain. Itu wilayah tanah yang harusnya digarap oleh kita," kata Rahman.
Selain mendesak DPRD menuntaskan kasus agraria di Buol, mereka juga mendesak pembebasan terhadap 13 petani antitambang yang saat ini masih ditahan Polres Donggala karena demo antitambang hingga memakan korban jiwa beberapa minggu yang lalu lalu. Termasuk juga mendesak agar perluasan tambang di Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli dihentikan dan beberapa kasus lainnya.
Para pengunjuk rasa ini diterima oleh anggota DPR dari komisi I, Sri Lalusu dan Nawawi S Kilat. Namun jawaban para anggota DPR tidak memuaskan para pengunjuk rasa. Usai berdemo, para pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib.
Erna Dwi Lidiawati
Editor : Farid Assifa
www.kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar