awam green,
“Ketersediaan pangan, khususnya makanan pengganti seperti ubi-ubian cukup melimpah di sana. Bahkan menurut kami ketersediaan pangannya masih stabil. Tapi yang kurang optimal di sana justru distribusi beras yang biasa didatangkan dari Banggai Barat menuju Bangkep,” ungkap Frangki, Rabu (26/9).
Ia mengklaim faktor tingginya gizi buruk bukan disebabkan karena ketersediaan pangan, melainkan akses ekonomi yang masih sulit.
“Seperti diketahui bahwa kabupaten ini letak geografisnya adalah berpulau-pulau. Sementara tidak semua pulau bisa dijangkau, karena aksesnya yang masih terbatas. Hal itulah yang kemungkinan besar membuat pengidap gizi buruk di kabupaten itu tinggi,” tuturnya.
Selain masih sulitnya akses ekonomi, menurutnya daya beli pangan pokok di sana juga masih rendah. Ditambah lagi masih minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat di kabupaten itu untuk memenuhi gizi balita-balitanya.
Sebelumnya diberitakan bahwa total balita pengidap gizi buruk se Sulteng selama 2011 berjumlah 1.051 orang. Sementara penentuan status gizi buruk dilakukan melalui beberapa indikator, seperti Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), status gizi balita itu sendiri, status gizi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY).
“Seluruh masyarakat Sulteng, terutama di Bangkep kami imbau untuk dapat rutin memeriksakan balitanya ke puskesmas setiap bulan guna memantau kondisi gizinya. Kami pun berharap masyarakat dapat menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), antara lain memberikan ASI eksklusif pada bayi, menjaga pola makan bergizi dan menjauhkan lingkungan keluarga dari asap rokok. Bahkan upaya pencegahan itu harus dilakukan sejak ibu mengandung,” tambah Kepala UPT Surdatin pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulteng, Wayan Apriani. BAH
HARIAN MERCUSUAR - , Jumlah balita pengidap gizi buruk tahun 2011 di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) merupakan yang tertinggi dibanding kabupaten lain, yakni sebanyak 430 orang. Banyaknya jumlah penderita gizi buruk ditengarai kurang optimalnya distribusi beras ke kabupaten itu.
Kasi Ketersediaan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulteng, Frangki Talib mengaku ketersediaan pangan, khususnya makanan pengganti beras cukup melimpah di kabupaten itu.
Kasi Ketersediaan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulteng, Frangki Talib mengaku ketersediaan pangan, khususnya makanan pengganti beras cukup melimpah di kabupaten itu.
“Ketersediaan pangan, khususnya makanan pengganti seperti ubi-ubian cukup melimpah di sana. Bahkan menurut kami ketersediaan pangannya masih stabil. Tapi yang kurang optimal di sana justru distribusi beras yang biasa didatangkan dari Banggai Barat menuju Bangkep,” ungkap Frangki, Rabu (26/9).
Ia mengklaim faktor tingginya gizi buruk bukan disebabkan karena ketersediaan pangan, melainkan akses ekonomi yang masih sulit.
“Seperti diketahui bahwa kabupaten ini letak geografisnya adalah berpulau-pulau. Sementara tidak semua pulau bisa dijangkau, karena aksesnya yang masih terbatas. Hal itulah yang kemungkinan besar membuat pengidap gizi buruk di kabupaten itu tinggi,” tuturnya.
Selain masih sulitnya akses ekonomi, menurutnya daya beli pangan pokok di sana juga masih rendah. Ditambah lagi masih minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat di kabupaten itu untuk memenuhi gizi balita-balitanya.
Sebelumnya diberitakan bahwa total balita pengidap gizi buruk se Sulteng selama 2011 berjumlah 1.051 orang. Sementara penentuan status gizi buruk dilakukan melalui beberapa indikator, seperti Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), status gizi balita itu sendiri, status gizi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY).
“Seluruh masyarakat Sulteng, terutama di Bangkep kami imbau untuk dapat rutin memeriksakan balitanya ke puskesmas setiap bulan guna memantau kondisi gizinya. Kami pun berharap masyarakat dapat menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), antara lain memberikan ASI eksklusif pada bayi, menjaga pola makan bergizi dan menjauhkan lingkungan keluarga dari asap rokok. Bahkan upaya pencegahan itu harus dilakukan sejak ibu mengandung,” tambah Kepala UPT Surdatin pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulteng, Wayan Apriani. BAH
Tidak ada komentar:
Posting Komentar