HARIAN MERCUSUAR - Enam daerah di Sulteng dianggap telah mengabaikan kepentingan rakyatnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Enam daerah tersebut adalah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Buol, Tolitoli, Tojo Unauna (Touna), dan Morowali. Masing-masing pemerintah daerah itu menunggak pembayaran dana Jamkesda yang harus disetorkan ke RSUD Undata Palu.
Selain enam daerah tersebut, Dinas Kesehatan dan Jamsostek juga menunggak. Hingga Agustus 2012, total tunggakan Jamkesda di RSUD Undata mencapai Rp1,150 miliar.
Berdasarkan data yang diperoleh Mercusuar diketahui, enam daerah yang menunggak pembayaran Jamkesda yakni Kabupaten Morowali sebesar Rp156,377 juta, Kabupaten Donggala Rp250,749 juta, Kota Palu Rp22,407 juta, Kabupaten Buol Rp27,901 juta, Kabupaten Tolitoli Rp4,612 juta, dan Kabupaten Touna sebesar Rp 19,343 juta.
Sementara, tunggakan dana Jamkesda dari Dinas Kesehatan sebesar Rp597,447 juta dan tunggakan dari Jamsostek (hingga Juli 2012) sebesar Rp71,933 juta.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Keuangan RSUD Undata Palu menyatakan bahwa Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dari beberapa daerah se Sulteng yang masih menunggak di RSUD tersebut berjumlah Rp1.078.839.886.
Dari data tersebut, terungkap bahwa piutang paling tinggi ialah Jamkesda yang ditangani oleh Dinas Kesehatan (gabungan), yakni sebesar Rp597.447.788 atau jumlahnya melebihi separuh dari total piutang Jamkesda di daerah lain.
Piutang terbesar kedua nampak pada Jamkesda Kabupaten Donggala dengan nilai Rp250.749.500, disusul oleh Jamkesda Kabupaten Morowali sebesar Rp156.377.934, kemudian Jamkesda Kabupaten Buol sebesar Rp27.901.555, Jamkesda Kota Palu sebesar Rp22.407109, Jamkesda Kabupaten Touna Rp19.343.000 dan Kabupaten Tolitoli sebesar Rp4.612.500.
Data tersebut juga menyatakan bahwa dari setiap kabupaten dan kota, yang belum pernah membayar piutang adalah Kabupaten Donggala. Sementara Kabupaten Tolitoli yang memiliki tagihan Rp4.622.500, hanya membayar Rp10 ribu dan kini piutangnya masih Rp4.612.500.
Menyikapi tingginya tunggakan Jamkesda tersebut, Wakil Direktur (Wadir) Umum dan Keuangan RSUD Undata Palu, Mahmud menganggap pembayaran seluruh piutang itu terlambat dan merugikan pihak Undata.
“Kebutuhan kami tentu banyak dan kompleks. Sementara piutang kami pun lebih dari satu miliar yang sudah pasti mengganggu perputaran uang dalam pemenuhan kebutuhan operasional kami,” tutur Mahmud, Jumat (21/9).
Menurutnya, keterlambatan itu terjadi karena proses verifikasi yang berlapis.
“Sebelum kami mengajukan klaim, terlebih dahulu pihak Undata melakukan verifikasi. Jika klaim itu melalui Askes, maka ada juga tim verifikator di Askes. Belum lagi ketika klaim sudah masuk di masing-masing daerah yang sudah pasti mereka melakukan verifikasi juga. Proses itulah yang membuat pembayaran piutang itu terhambat,” katanya.
Ia menambahkan, nominal itu kemungkinan besar akan terjadi pergeseran hingga bulan September ini. Hal itu karena rekapitulasi data yang update baru akan dilakukan pada awal Oktober mendatang.
“Bisa jadi ada piutang yang sudah dibayar dan bisa juga ada lagi piutang yang masuk. Sehingga data yang ada ini hanyalah rincian hingga Agustus 2012,” tandas Mahmud.
Sementara itu, Wadir Pelayanan Medik, dr Amsyar Praja SpA mengaku pelayanan tetap dilakukan meski pasien yang dirujuk berasal dari daerah yang masih memiliki piutang terhadap Undata.
“Kami tidak mungkin menolak pasien, khususnya yang datang dari kabupaten. Itu karena Undata merupakan satu-satunya rumah sakit di Palu yang merupakan rujukan se Sulteng, termasuk yang merujuk pasien untuk berobat keluar Sulteng,” tanggap dr Amsyar.
TIDAK TERCOVER
Sebanyak 17 ribu warga miskin di Kabupaten Banggai, belum tercover pada program kesehatan gratis melalui jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesda). Dana sebesar Rp2,3 miliar yang telah disahkan lewat momentum APBD perubahan 2012, hanya mengcover 46 ribu warga miskin.
Wakil Ketua Ketua DPRD Banggai Evert Kuganda yang ditemui di kantornya Jumat (21/9) mengatakan, anggaran kesehatan gratis melalui pelayanan Jamkesda yang telah disahkan pada momentum perubahan sebesar Rp2,3 miliar, untuk penetapan APBD 2013 mendatang, perlu ditambah.
Perhitungannya, masih ada sekitar 17 ribu lebih warga miskin yang belum terdata pada program Jamkesda.
“Bagi saya kedepan, anggarannya bisa ditambah, mengingat belum semua warga miskin tercover oleh Jamkesda,” tuturnya.
Evert mengaku belum dapat memastikan berapa anggaran yang ideal untuk membakcup Jamkesda lewat APBD tahun depan. Pasalnya, anggaran kesehatan gratis yang telah disahkan lewat momentum perubahan, dipastikan tidak akan terpakai semua. Biaya yang tersedot, tergantung pada frekwensi jumlah warga miskin yang dirawat inap baik pada Rumah Sakit maupun pada Puskesmas. Dana yang belum tersentuh itu akan masuk pada Silpa. BAH/SOF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar