RADARSULTENG.co.id - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sigi diminta segera melakukan kajian tentang hutan di kabupaten itu. Pasalnya, wilayah Kabupaten Sigi yang sekitar 70 persen merupakan kawasan hutan dan didominasi hutan kategori dilindungi. Wilayah Sigi didominasi hutan jangan dijadikan kendala dalam membangun dan memajukan daerah, karena itu justru merupakan sebuah peluang.
Kajian hutan dibuat sebagai dokumen ilmiah bagi daerah kepada pemerintah dan dunia internasional. Sebab, dari kajian itulah nanti akan terungkap seberapa besar manfaat dan sumbangsih hutan di Sigi dalam menetralkan karbondioksida (CO2) dunia. Bila ini ada dokumen ilmiahnya, maka dapat menjadi bargaining Sigi demi mendapatkan dana kompensasi dari negara-negara dunia sebagai penghasil karbondioksida.
Hal itu diutarakan anggota DPRD Sigi, Torki I Tura. Ia meminta kepada Bappeda agar bisa melakukan kajian terkait keberadaan hutan. Bappeda silakan bekerjasama dengan pihak universitas dalam melakukan kajian. Dan pemkab bersama DPRD mesti memikirkan dan mengalokasikan dana untuk kajian itu.
“Ini sebagai bentuk perhatian saya mengingatkan pemerintah daerah, agar perlu ada kajian tentang hutan kita. Supaya segera akan kompensasi terkait karbon bagi daerah kita. Kalau ini tak kita lakukan, maka kapan kita akan mendapatkan dana kompensasi,”kata Torki kemarin (18/11).
Dana kompensasi itulah nanti, selain akan dipakai daerah untuk membangun sejumlah infrastruktur. Dan sebagiannya akan diberdayakan kepada masyarakat dalam menjaga dan melestarikan hutan. Selama ini masyarakat diimbau berpartisipasi tak menjamah hutan serta wajib melestarikannya, sementara disisi lain mereka butuh makan. Kalau mereka dilarang menggarap lahan di hutan, maka solusinya beri mereka pemberdayaan dalam bentuk lain. “Saya kira dana kompensasi sangat tepat diberi kepada masyarakat yang tempat tinggalnya di sekitar hutan. Apalagi hutan-hutan lindung dan wilayah taman nasional,”kata Torki lagi.
Sesuai data yang dimiliki Sigi, luas hutan lindung di Sigi 132.148 ha, sedangkan taman nasional Lore Lindu 113.565 ha serta taman hutan raya 3.354 ha. Sedangkan luas lahan kritis dalam kawasan hutan di Sigi seluas 23.920 ha.
Dengan data itu, maka akan menjadi rujukan dunia dan pemerintah nantinya. Supaya lebih kredibel lagi, kajian sangat diperlukan lagi. Karena sangat rugi kalau hingga sekarang, Sigi tak kunjung dapatkan dana kompensasi soal karbon. “Kalau pemerintah dan dunia tidak memperhatikan masalah ini, kita bisa memberi warning. Akan kita buka perkebunan. Karena masalah dana kompensasi ada, kalau kita berusaha untuk mendapatkannya. Saya baru-baru ini ke Provinsi Kalimantan Barat, ada salah satu kabupaten di Kalbar mendapatkan dana kompensasi dari dunia. Hutannya sama dengan Sigi,”terang politisi Partai Barnas ini.
Hal ini kata dia, semoga mendapat respons dari pemerintah daerah dan Bappeda khususnya. Segera dibuatkan kajiannya secepat mungkin. Kalau tahun 2013, dirinya siap memberi masukan kepada lembaganya agar memberi anggaran untuk kajian. “DPRD akan mendukung rencana kajian itu bila Bappeda mau melakukannya,”kata dia.
Sekretaris Bappeda Sigi, Sahriar Lamakampali, SE, MSi, memberi apresiasi positif apa yang dikemukakan Torki I Tura. Pada prinsipnya Bappeda siap melakukan hal itu. Kajian tentang hutan demi dana kompensasi kata Sahriar, sangat bagus dan merupakan upaya yang cemerlang.
Kalau dilakukan kajian demi memperoleh sebuah dokumen ilmiah, bisa dilakukan selama tiga bulan. Dananya butuh ratusan juta. Bappeda akan bekerjasama dengan salah satu universitas daerah maupun skala nasional.
Kata dia, dari 15 kecamatan di Sigi, hanya Kecamatan Dolo yang tidak berbatasan dengan hutan. Sedangkan 14 kecamatan lainnya semua berbatasan dengan hutan. Kalau dirincikan lagi, ada sekitar tujuh kecamatan di Sigi yang berbatasan langsung dengan hutan taman nasional Lore Lindu.
“Kita mendukung kajian tentang hutan. Bahkan kami siap melakukannya. Apa yang disarankan dan diingatkan Torki I Tura sangat brilian dan patut diapresiasi,”demikian Sahriar. (fri)
Kajian hutan dibuat sebagai dokumen ilmiah bagi daerah kepada pemerintah dan dunia internasional. Sebab, dari kajian itulah nanti akan terungkap seberapa besar manfaat dan sumbangsih hutan di Sigi dalam menetralkan karbondioksida (CO2) dunia. Bila ini ada dokumen ilmiahnya, maka dapat menjadi bargaining Sigi demi mendapatkan dana kompensasi dari negara-negara dunia sebagai penghasil karbondioksida.
Hal itu diutarakan anggota DPRD Sigi, Torki I Tura. Ia meminta kepada Bappeda agar bisa melakukan kajian terkait keberadaan hutan. Bappeda silakan bekerjasama dengan pihak universitas dalam melakukan kajian. Dan pemkab bersama DPRD mesti memikirkan dan mengalokasikan dana untuk kajian itu.
“Ini sebagai bentuk perhatian saya mengingatkan pemerintah daerah, agar perlu ada kajian tentang hutan kita. Supaya segera akan kompensasi terkait karbon bagi daerah kita. Kalau ini tak kita lakukan, maka kapan kita akan mendapatkan dana kompensasi,”kata Torki kemarin (18/11).
Dana kompensasi itulah nanti, selain akan dipakai daerah untuk membangun sejumlah infrastruktur. Dan sebagiannya akan diberdayakan kepada masyarakat dalam menjaga dan melestarikan hutan. Selama ini masyarakat diimbau berpartisipasi tak menjamah hutan serta wajib melestarikannya, sementara disisi lain mereka butuh makan. Kalau mereka dilarang menggarap lahan di hutan, maka solusinya beri mereka pemberdayaan dalam bentuk lain. “Saya kira dana kompensasi sangat tepat diberi kepada masyarakat yang tempat tinggalnya di sekitar hutan. Apalagi hutan-hutan lindung dan wilayah taman nasional,”kata Torki lagi.
Sesuai data yang dimiliki Sigi, luas hutan lindung di Sigi 132.148 ha, sedangkan taman nasional Lore Lindu 113.565 ha serta taman hutan raya 3.354 ha. Sedangkan luas lahan kritis dalam kawasan hutan di Sigi seluas 23.920 ha.
Dengan data itu, maka akan menjadi rujukan dunia dan pemerintah nantinya. Supaya lebih kredibel lagi, kajian sangat diperlukan lagi. Karena sangat rugi kalau hingga sekarang, Sigi tak kunjung dapatkan dana kompensasi soal karbon. “Kalau pemerintah dan dunia tidak memperhatikan masalah ini, kita bisa memberi warning. Akan kita buka perkebunan. Karena masalah dana kompensasi ada, kalau kita berusaha untuk mendapatkannya. Saya baru-baru ini ke Provinsi Kalimantan Barat, ada salah satu kabupaten di Kalbar mendapatkan dana kompensasi dari dunia. Hutannya sama dengan Sigi,”terang politisi Partai Barnas ini.
Hal ini kata dia, semoga mendapat respons dari pemerintah daerah dan Bappeda khususnya. Segera dibuatkan kajiannya secepat mungkin. Kalau tahun 2013, dirinya siap memberi masukan kepada lembaganya agar memberi anggaran untuk kajian. “DPRD akan mendukung rencana kajian itu bila Bappeda mau melakukannya,”kata dia.
Sekretaris Bappeda Sigi, Sahriar Lamakampali, SE, MSi, memberi apresiasi positif apa yang dikemukakan Torki I Tura. Pada prinsipnya Bappeda siap melakukan hal itu. Kajian tentang hutan demi dana kompensasi kata Sahriar, sangat bagus dan merupakan upaya yang cemerlang.
Kalau dilakukan kajian demi memperoleh sebuah dokumen ilmiah, bisa dilakukan selama tiga bulan. Dananya butuh ratusan juta. Bappeda akan bekerjasama dengan salah satu universitas daerah maupun skala nasional.
Kata dia, dari 15 kecamatan di Sigi, hanya Kecamatan Dolo yang tidak berbatasan dengan hutan. Sedangkan 14 kecamatan lainnya semua berbatasan dengan hutan. Kalau dirincikan lagi, ada sekitar tujuh kecamatan di Sigi yang berbatasan langsung dengan hutan taman nasional Lore Lindu.
“Kita mendukung kajian tentang hutan. Bahkan kami siap melakukannya. Apa yang disarankan dan diingatkan Torki I Tura sangat brilian dan patut diapresiasi,”demikian Sahriar. (fri)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar