Di tutupnya sumber air PDAM oleh warga di desa Powelua kecamatan Banawa Tengah kabupaten Donggala berdampak pada sebagian besar masyarakat di desa dan kota Donggala mengalami krisis air. Walaupun demikian, sikap warga desa Powelua tersebut mendapat dukungan dari beberapa masyarakat baik di desa-desa dan kota yang notabene masyarakat pelanggan air PDAM. Dukungan tersebut secara jelas mereka sampaikan saat dilakukannya dialog di kantor DPRD Donggala pada Kamis, 14 Feberuari 2013.
Dialog ini digagas oleh DPRD Donggala dengan mengundang sejumlah SKPD, tokoh masyarakat, Pemerintah Desa, Aliansi Kebangkitan Rakyat Donggala dan beberapa individu yang peduli dan mendukung tuntutan masyarakat Powelua, Towale, Kabuti dan Lampo.
Seorang tokoh masyarakat menyatakan bahwa “ baru sekitar 3 hari Donggala kekeringan air, tapi harus diingat bahwa masih banyak saudara kita di desa – desa lain hingga hari ini mengalami kekeringan karena pemerintah daerah tak memperhatikannya “. Hal ini ditegaskan di depan anggota DPRD dan SKPD dalam dialog tersebut.
Selain itu, salah seorang tokoh masyarakat yang berdomisili di kota, Syafruddin K, S.Pt, juga angkat bicara dalam dialog tersebut. Syafruddin K, S.Pt menjelaskan bahwa “APBD yang telah diperdakan pada Desember tahun 2012, belum berpihak pada masyarakat desa, padahal jumlah penduduk kabupaten ini sebagian besar berada di wilayah perdesaan. Tetapi jika dilihat pada tataran implementasinya, arah pembangunan pemerintah daerah lebih diarahkan pada rencana – rencana megah pemerintah yang secara jelas tertuang dalam APBD 2012 – 2013 yang tidak secara baik mengakomodir kebutuhan masyarakat desa, padahal mereka hingga saat ini terus bergulat dalam berbagai kesulitan, utamanya dalam pemenuhan dasar mereka.
Lebih lanjut Syafruddin K, S.Pt memaparkan bahwa dalam APBD tersebut, Dinas Pekerjaan Umum punya anggaran kurang lebih 110 milyar yang salah satu item didalamnya untuk pembangunan RUKO di kota Palu sebesar 11 milyar, sementara anggaran untuk pertanian hanya sebesar 94 juta dan dana kesehatan hanya berkisar 7 milyar. Sehingga APBD yang ditetapkan pada desember 2012 menggambarkan kepada masyarakat Donggala kemana sesungguhnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat selama ini. Ini membuktikan bahwa pemerintah daerah kabupaten Donggala tidak serius dalam memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat. (AG)
Dialog ini digagas oleh DPRD Donggala dengan mengundang sejumlah SKPD, tokoh masyarakat, Pemerintah Desa, Aliansi Kebangkitan Rakyat Donggala dan beberapa individu yang peduli dan mendukung tuntutan masyarakat Powelua, Towale, Kabuti dan Lampo.
Seorang tokoh masyarakat menyatakan bahwa “ baru sekitar 3 hari Donggala kekeringan air, tapi harus diingat bahwa masih banyak saudara kita di desa – desa lain hingga hari ini mengalami kekeringan karena pemerintah daerah tak memperhatikannya “. Hal ini ditegaskan di depan anggota DPRD dan SKPD dalam dialog tersebut.
Selain itu, salah seorang tokoh masyarakat yang berdomisili di kota, Syafruddin K, S.Pt, juga angkat bicara dalam dialog tersebut. Syafruddin K, S.Pt menjelaskan bahwa “APBD yang telah diperdakan pada Desember tahun 2012, belum berpihak pada masyarakat desa, padahal jumlah penduduk kabupaten ini sebagian besar berada di wilayah perdesaan. Tetapi jika dilihat pada tataran implementasinya, arah pembangunan pemerintah daerah lebih diarahkan pada rencana – rencana megah pemerintah yang secara jelas tertuang dalam APBD 2012 – 2013 yang tidak secara baik mengakomodir kebutuhan masyarakat desa, padahal mereka hingga saat ini terus bergulat dalam berbagai kesulitan, utamanya dalam pemenuhan dasar mereka.
Lebih lanjut Syafruddin K, S.Pt memaparkan bahwa dalam APBD tersebut, Dinas Pekerjaan Umum punya anggaran kurang lebih 110 milyar yang salah satu item didalamnya untuk pembangunan RUKO di kota Palu sebesar 11 milyar, sementara anggaran untuk pertanian hanya sebesar 94 juta dan dana kesehatan hanya berkisar 7 milyar. Sehingga APBD yang ditetapkan pada desember 2012 menggambarkan kepada masyarakat Donggala kemana sesungguhnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat selama ini. Ini membuktikan bahwa pemerintah daerah kabupaten Donggala tidak serius dalam memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat. (AG)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar