Warga Inginkan Operasi PT AJA Dihentikan

RADARSULTENG.co.id - Aksi demonstasi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Podi Kecamatan Tojo Senin (4/3) baru-baru ini, timbul karena  masyarakat melihat bahwa eksploitasi yang dilakukan oleh PT Artaindo Jaya Abadi (AJA) telah  berdampak terhadap kerusakan lingkungan, sehingga dalam aksinya  masyarakat yang berkisaran ratusan orang itu menuntut penghentian aktivitas pertambangan nikel oleh PT AJA.

 

Menurut Ichan, salah satu pendemo, penolakan warga beralasan sebab PT AJA berpotensi menciptakan masalah besar bagi warga Desa Podi. Bahkan mengancam stabilitas jalannya  lalulintas di jalan trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Banggai-Poso-Kota Palu-Makassar. "Warga khawatir, jika operasi tambang PT AJA terus berlangsung justru memicu banjir bandang lebih besar. Sebab daerah Podi ini merupakan wilayah yang begitu terancam bencana Nasional," ujarnya kepada Radar Sulteng di temui di gedung DPRD, kemarin.

Keinginan warga untuk menghentikan pertambangan yang dilakukan PT AJA, kata Ichan, sifatnya bukan hanya sementara, tapi warga menginginkan agar penghentian aktivitas PT AJA berlangsung selamanya. "Sebab pengerukan yang dilakukan PT AJA ini, telah berdampak pula pada kerusakan lahan pertanian dan perkebunan warga," katanya.

 

Kawasan pertambangan PT AJA di Desa Podi, lanjut Ichan, sangat lekat dengan lokasi tempat pernah tejadinya  banjir bandang   Tahun 1990-1991  dan tahun 2005 silam, banjir bandang yang menghanyutkan jembatan dan merendam seluruh rumah hingga  warga mengungsi di luar Desa Podi. "Desa Podi ini termasuk desa yang pernah mengalami bencana skala Nasional, oleh karena itu pemerintah pusat pernah memberikan perhatiannya dan menyebutkan bahwa Desa Podi sebagai wilayah waspada. Ironis, September 2012 pemerintah Kabupaten Tojo Unauna memberikan konsesi tambang pada PT AJA secara mendadak di Desa Podi tanpa banyak diketahui oleh masyarakat," terangnya.

 

Tambah Ichan, aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT AJA ini banyak menuai masalah.  Kini, masalahnya lagi air minum di daerah tersebut mulai tercemar, sementara air tersebut merupakan sumber kehidupan masyarakat. Bahkan warga mensinyalir izin pelepasan lahan di daerah tersebut belum ada karena di wilayah tersebut termasuk wilayah hutan," pungkasnya.(cdy)