Gubsu Tidak Peka terhadap Konflik Kehutanan

Akhir-akhir ini konflik kehutanan khususnya masalah tenurial kembali marak terjadi di Sumatera Utara. Dominan konflik tersebut disertai tindak kekerasan oleh aparatur kepolisian maupun kelompok sipil seperti yang dialami masyarakat Padang Lawas, Langkat, Madina, Tapanuli Selatan, dan Humbang Hasundutan.

Bukan hanya itu, kriminalisasi kepada rakyat juga selalu menjadi ujung tombak meredam aksi rakyat untuk menuntut haknya. "Kami Sangat menyesalkan dan sekaligus khawatir dengan cara-cara pendekatan penanganan konflik yang terjadi, karena akan memicu suasana tidak kondusif di Sumatera Utara," demikian ujar Sekjen Komunitas Peduli Hutan Sumatera Utara (KPHSU) Jimmy Panjaitan.

18 Desa Menolak HTI

Irma Tambunan | Agus Mulyadi

Masyarakat 18 desa di Kabupaten Sarolangun dan Merangin, Provinsi Jambi, menolak rencana masuknya perusahaan hutan tanaman industri (HTI) di wilayah mereka yang merupakan hulu Sungai Batanghari.

Penolakan masyarakat tersebut dikemukakan Koordinator Poros Masyarakat Kehutanan Merangin (PMKM), Rudiansyah, kepada pers di Kota Jambi, Jumat (8/6/2012).

Kawasan yang dialokasikan pemerintah menjadi HTI untuk dikelola PT Hijau Arta Nusa, berada di dua blok yaitu Blok I seluas 11.434 hektar pada hutan produksi Sungai Aur, dan Blok II seluas 10.299 hektar pada hutan produksi Sungai Manau.