#menu { background: #333; float: left; list-style: none; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } #menu li { float: left; font: 67.5% "Lucida Sans Unicode", "Bitstream Vera Sans", "Trebuchet Unicode MS", "Lucida Grande", Verdana, Helvetica, sans-serif; margin: 0; padding: 0; } #menu a { background: #333 url("http://i47.tinypic.com/n1bj0j.jpg") bottom right no-repeat; color: #ccc; display: block; float: left; margin: 0; padding: 8px 12px; text-decoration: none; } #menu a:hover { background: #2580a2 url("http://i49.tinypic.com/2vjbz4g.jpg") bottom center no-repeat; color: #fff; padding-bottom: 8px;

Jumat, 15 Juni 2012

Komnas HAM: Hentikan Sweeping Rumah Petani

Awam Green

jpnn.com : Konflik lahan antara warga Desa Sei Mencirim dan Desa Namarube Julu, Kutalimbaru, Sumut, dengan PTPN 2, mendapat reaksi keras dari Komnas HAM. Secara resmi, Komnas HAM mengirim surat kepada Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Amat Sastro. Surat tertanggal 14 Juni 2012 itu antara lain meminta Kapolda agar aparat kepolisian tidak lagi melakukan sweeping atau penggeledahan ke rumah-rumah warga.

"Karena ini menimbulkan keresahan," begitu bunyi surat Komnas HAM, yang diteken ketuanya, M Ridha Saleh, yang sekaligus membawahi Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM.
 

KONFLIK PERTANAHAN: Kepemimpinan Hendarman Supandji di BPN Diragukan

Awam Green


Sragenpos.com - Kepemimpinan Hendarman Supandji sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dinilai akan memicu konflik agraria semakin meluas karena tidak adanya latar belakang mantan jaksa agung itu di sektor pertanahan. Dia juga dinilai miskin dalam perubahan.

Deputi Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan BPN adalah lembaga yang memerlukan tenaga dinamis dan mempunyai kemampuan di bidang hukum pertanahan. KPA menilai pemilihan Hendarman sebagai Kepala BPN, menggantikan Joyo Winoto, mencerminkan rendahnya kompetensi dalam pemilihan pejabat publik.