#menu { background: #333; float: left; list-style: none; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } #menu li { float: left; font: 67.5% "Lucida Sans Unicode", "Bitstream Vera Sans", "Trebuchet Unicode MS", "Lucida Grande", Verdana, Helvetica, sans-serif; margin: 0; padding: 0; } #menu a { background: #333 url("http://i47.tinypic.com/n1bj0j.jpg") bottom right no-repeat; color: #ccc; display: block; float: left; margin: 0; padding: 8px 12px; text-decoration: none; } #menu a:hover { background: #2580a2 url("http://i49.tinypic.com/2vjbz4g.jpg") bottom center no-repeat; color: #fff; padding-bottom: 8px;

Rabu, 27 Juni 2012

Abaikan Permen ESDM, Morowali Tetap Ekspor Hasil Tambang

awam green,
Eksploitasi dan ekspor nikel dalam bentuk ore nikel yang masih dilakukan CV Tirdaya Jaya di Morowali, Sulawesi Tengah, adalah bentuk perlawanan terhadap Perutaran Menteri ESDM No 7 Tahun 2012.

Peraturan tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengelolahan dan Pemurnian Mineral itu melarang ekspor hasil tambang.


Menurut Direktur Pelaksana Yayasan Tanah Merdeka Danel Lasimpo, ekspor tambang nikel dalam bentuk bahan mentah yang masih berjalan di Morowali saat ini tidak lepas dari sikap Bupati Morowali Anwar Hafid yang melakukan pembiaran dan tetap mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Padahal kebijakan tersebut jelas melanggar UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Program Pertanian Sulsel Dinilai Gagal

awam green,
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menilai, sejumlah program pertanian yang dicanangkan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin, Limpo gagal dan tidak menguntungkan petani di beberapa daerah di Sulsel.

Hal itu ditegaskan anggota DPRD Provinsi Sulsel, Muchtar Tompo, di Makassar, Rabu (9/5). Ia menuding Pemerintah Provinsi Sulsel telah gagal mengelola manajemen sistem pertanian.

Menurut legislator Partai Hanura ini, sebanyak 113 penghargaan nasional yang diraih Pemprov Sulsel sama sekali tidak mempunyai efek dan mendukung petani. Dia melihat propaganda target dua juta ton beras serta 1,5 juta ton jagung di Sulsel hanya program seremoni.

"Salah satu faktor utama adalah masalah pupuk di petani. Mahalnya pupuk hingga Rp150 ribu per-zak sehingga petani terlilit utang dan tidak adanya kepedulian Pemerintah Provinsi terhadap masalah ini adalah kegagalan pemerintah," ungkapnya.