Petani Minta Lahan Sengketa Milik PTPN VII

awam green - palu,

Ratusan petani menuntut lahan bersengketa milik PT Perkebunan Nusantara (PN) VII di Kabupaten Omering Ilir, Sumatera Selatan, dibagikan kepada rakyat

Koordinator aksi petani Anwar Sadat mengatakan lebih dari separuh atau sekitar 13500 hektar lahan perusahaan itu ilegal karena tidak bersertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Apalagi, penerimaan negara juga dinilai tidak jelas selama tiga puluh tahun operasional lahan itu oleh PT PN VII.

"Hari ini kita mendatangi Kementerian Keuangan dan setelah ini kita ke Kementerian BUMN. Kita akan tekan habis-habisan. (Artinya, tuntutan warga itu supaya 13500 lahan yang ilegal itu disertifikatkan atau dibagikan ke rakyat?) Dibagikan kepada rakyat. Untuk apa di-HGU-kan? Tanah ini berkonflik. Sejarah tanah ini adalah milik rakyat diambil secara paksa. Pada 1980-an itu kan dominasi militer dan Orde Baru. (Pernahkah ada konflik kekerasan di sana?) Pada 2009, ada 23 orang di tembak di Desa Rengas oleh Brimob. Berdarah-darah kasus ini."kata Anwar Sadat.

Gedung SDN Kota Baru Seperti Kandang Ayam

awam green - palu

Siswa sebanyak 4 kelas di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kota Baru, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), masih menggunakan gedung sekolah mirip kandang ayam. Gedung ini beratapkan alang-alang yang sudah bolong di sana- sini dan berdinding pelepah bebak gewang. Gedung ini pun nyaris roboh dan mengancam keselamatan murid dan guru.

Gedung baru yang dibangun sejak tahun 2011 lalu belum rampung. Padahal gedung baru ini dikerjakan secara keroyokan oleh empat kontraktor. Salah satu kontraktor adalah istri seorang kepala sekolah. Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten TTU bersikap masa bodoh.

"Kami minta jaksa turun periksa proyek ini. Sebab sejak dibangun tahun 2011 lalu, gedung sekolah itu belum rampung. Ada empat kontraktor yang kerja secara keroyokan. Tiga kontraktor telah menyelesaikan bagian pekerjaannya. Salah satu kontraktor istri seorang kepala sekolah, pergi meninggalkan pekerjaan proyeknya," jelas Ketua Pansus DPRD Kabupaten TTU, Agustinus Talan, Senin (25/6/2012) siang.

Yang sangat mengesalkan, lanjutnya, Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, S.Pt, bersikap masa bodoh termasuk Dinas PPO setempat. "Masih banyak kasus proyek pembangunan sekolah yang amburadul serta terlantar. Pemerintahan model apa ini? Kacau sekali," kritik Talan yang menjabat sebagai Ketua Pansus sejak tahun 2010 lalu.