#menu { background: #333; float: left; list-style: none; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } #menu li { float: left; font: 67.5% "Lucida Sans Unicode", "Bitstream Vera Sans", "Trebuchet Unicode MS", "Lucida Grande", Verdana, Helvetica, sans-serif; margin: 0; padding: 0; } #menu a { background: #333 url("http://i47.tinypic.com/n1bj0j.jpg") bottom right no-repeat; color: #ccc; display: block; float: left; margin: 0; padding: 8px 12px; text-decoration: none; } #menu a:hover { background: #2580a2 url("http://i49.tinypic.com/2vjbz4g.jpg") bottom center no-repeat; color: #fff; padding-bottom: 8px;

Kamis, 12 Juli 2012

Anggota DPR: Ada mafia pupuk di Indonesia

Palu, Sulawesi Tengah,
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo mengatakan distributor dan pengencer pupuk urea bersubsidi adalah pihak yang paling sering melakukan penyimpangan sehingga petani tak bisa menikmati pupuk bersubsidi. 

"Modus dari mafia pupuk ini adalah pelaku biasanya distributor dan pengencer yang ditunjuk perusahaan pupuk menjual pupuk kepada orang yang tidak seharusnya menerima dan yang sudah ada dalam daftar Rencana Data Kebutuhan (RDK)," kata Firman kepada ANTARA News di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis. 

Ia menyebutkan, pupuk urea bersubsidi ini diajukan berdasarkan RDK yang diajukan kelompok tani, diketahui kepala desa. RDK lalu menjadi rujukan untuk mendapat alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat.

FREEPORT TUNGGU IZIN PAKAI LAHAN DARI MENHUT

Palu, Sulawesi Tengah,

PT Freeport Indonesia masih menunggu izin pinjam pakai kawasan lahan hutan dari Menteri Kehutanan.
 
Juru Bicara Freeport Indonesia, Ramdani Sirait di Jakarta, Kamis, mengatakan surat permohonan izin pinjam pakai tersebut sudah dikirim ke Menteri Kehutanan. "Tinggal menunggu persetujuan," katanya.

Menurut dia, lahan hutan yang diajukan permohonan izinnya itu telah mendapat rekomendasi Gubernur Papua.

Ramdani juga mengatakan, dalam jangka waktu 15 tahun, luas areal tambang Freeport telah berkurang dari 2,6 juta hektar menjadi hanya 202 ribu hektar.