Lagi, PPLP Geruduk DPRD DIJ

awam green,
Dengan tangan kanan memegang mic, Ismiati meminta ribuan kawan sesama petani lahan pasir Kulonprogo untuk merapat ke lobi depan Gedung DPRD DIJ. Tujuannya, mempertahankan tanah mereka. Itu adalah kesekian kali ia mendatangi rumah rakyat untuk mempertegas penolakannya atas penambangan pasir besi di lahan pertanian para petani.

Di bawah matahari yang menyengat, Ismi dengan lantang meminta Gubernur DIJ Hamengku Buwono X untuk lebih memperhatikan masalah tersebut. ”Harusnya Sultan mendengar apa yang kami minta selama ini.

Bukan malah ditendang ke sana kemari,” tegas Ismi. Kemarin siang (9/7), gedung DPRD DIJ menjadi lautan manusia. Menggunakan 30 truk yang diparkir di Abubakar Ali, sekitar 2.000 petani dari Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulonprogo kembali menolak penambangan lahan pasir oleh PT Jogja Magasa Iron (JMI).Menurut Koordinator Aksi Widodo, pihaknya jelas-jelas menolak proyek pasir besi. Sehingga akan terus berjuang untuk melawan proyek yang menggusur lahan pertanian dan perumahan yang dihuni lebih dari 5.000 KK atau kurang lebih 50.000 orang.Selama ini, sekitar 3.000 hektar yang masuk menjadi kontrak diklaim investor dan pemerintah sebagai tanah milik Pakualaman dengan status Pakualaman Ground (PAG).

Indonesia impor singkong dari China dan Vietnam

awam green,
Sungguh ironis bila Indonesia yang di beberapa daerah masih kaya akan singkong, dan bahkan menjadikan singkong sebagai makanan pokok, malah mengimpor singkong dari luar negeri.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan selama bulan Apri-Mei 2012, Pemerintah Indonesia telah mengimpor singkong dari Vietnam sebanyak 1.342 ton dengan harga USD 340.000. Selain dari Vietnam, Indonesia juga mengimpor singkong dari China.

“Kalau dari China sebanyak 5.057 ton dengan seharga USD 1,3 juta," kata Viva kepada wartawan di DPR, Jakarta, Selasa, (10/7).

Menurutnya, dengan masuknya impor singkong dari Vietnam dan China tersebut, menandakan bahwa pemerintah tidak mampu melindungi petani dalam negeri dan meningkatkan kesejahteraannya. Viva juga menjelaskan alokasi APBN untuk petani masih sangat kecil, setiap tahun rata-rata hanya 1,3 persen dari total APBN. Di tahun 2012 hanya Rp 17,8 triliun saja.